![20-07 Harkop 2018](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/07/20-07-Harkop-2018-300x186.jpg)
Puncak Harkop 2018 di GOR Kabupaten Lamongan. foto:ist
Hingga memasuki era digital ini 94 persen dari total tenaga kerja di Jawa Timur terserap di sektor koperasi dan UMKM. Sebab itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, selalu tetap optimis bahwa koperasi dan UMKM mampu mampu menjadi soko guru perekonomian nasional
Soekarwo menegaskan, menurut data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAN) tahun 2016 dan dipublikasikan tahun 2017, jumlah tenaga kerja di Jatim adalah 20.160.000. Nah, dari jumlah tersebut jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan besar hanya sekitar 333.271. Sedangkan, sebanyak 18.610.000 bekerja di sektor koperasi dan UMKM. Jadi, 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM.
“Jangan pernah remehkan Koperasi dan UMKM. Sebab sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” demikian Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-71 Provinsi Jatim di GOR Surajaya, Lamongan, Jumat 20 Juli 2018.
Masih menurut Soekarwo, jumlah koperasi dan UMKM Jatim mengalami peningkatan signifikan. Menurut data sensus ekonomi pada tahun 2016 itu jumlah koperasi dan UMKM mencapai 9,59 juta. Rinciannnya 4,61 juta di sektor non pertanian dan 4,98 juta di sektor pertanian. Pertumbuhan ini juga berkat adanya peran Dekranasda Provinsi Jatim yang selalu aktif membina dan mempromosikan produk-produk koperasi dan UMKM.
Itu artinya, dengan makin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM harusnya pihak perbankan mempermudah pemberian kredit pada koperasi dan UMKM. Meskipun beberapa koperasi ataupun UMKM yang ada dianggap tidak bankable ataupun tidak feasible, namun Non Performing Loan/NPL nya rendah. Konsep yang dikedepankan adalah kejujuran, karenan kejujuran adalah bentuk softskill yang tidak dimiliki negara lain.
Bantuan kredit murah ini, kata Soekarwo, merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi yang kalah dalam pertarungan efisiensi termasuk di dalamnya koperasi dan UMKM. “Negara harus memberi kepedulian pada rakyat kecil, jangan sampai koperasi dan UMKM ini jadi semakin kecil karena kalah dalam hal efisiensi,” tegas orang nomor satu di Jatim ini. (*/idi)