![050318 Gubernur](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/03/050318-Gubernur-300x176.jpg)
FGD budaya musyawarah mufakat. foto:kominfo
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menegaskan, budaya musyawarah selalu diterapkan di Jawa Timur. Begitu juga budaya politik, santun menjadi pilihan bagi orang Jawa Timur.
Pernyataan Pakde Karwo, demikian Gubernur Jatim itu biasa disapa, dilakukan saat membuka FGD bertema “Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai Nilai Pancasila di Jawa Timur” di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jatim, Senin (5/3).
Masih menurut Pakde Karwo, budaya musyawarah itu memiliki tiga peran penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertama, yakni etika politik mengandung misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, dan memiliki keteladanan. Selain itu, siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rada keadilan pada masyarakat.
Kedua, yaitu sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan, tapi juga demi kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, yakni budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan untuk membuat para elit politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa.
“Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai pondasi dalam pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi yang mau jadi politisi paham budaya dan etika politik,” ujar Pakde Karwo.
Pakde Karwo juga mengatakan, dalam berpolitik santun harus didasari oleh prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar.
Hal ini penting dilakukan, karena di Jatim tidak mengenal adanya budaya tanding, namun lebih membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah mufakat.
“Jika ada demo, maka jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya,” ujarnya. (*)
Serta adanya kecenderungan degradasi kondisi moralitas, etika, dan budi pekerti,” ungkapnya. Kang Hasan mengungkapkan, penguatan pendidikan karakter di era globalisasi harus diberangi dengan cara berpikir kritis yang disampaikan secara santun serta berpikir kreatif sehingga generasi bangsa mampu menciptakan kemandirian di segala bidang.