![010318 Impor](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/03/010318-Impor-300x198.jpg)
Permintaan Pakde Karwo kepada pengurus HIPMI yang baru, atasi impor bahan baku. foto:humasprovjatim
Impor bahan baku harus diatasi. Sebab, 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor. Demikian permintaan Gubernur Jatim, Soekarwo, kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamis, 01 Maret 2018.
“Impor bahan baku ini jadi permasalahan kita. Bahkan ekspor kita rendah karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi. Ini yang perlu dicarikan solusinya pengganti bahan baku impor,” Kata Soekarwo saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi.
Untuk menekan volume impor, HIPMI Jatim mestinya dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi. Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor.
Dikatakan Soekarwo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, dapat diihat berbagai raw material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi. Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to business.
Selain itu, mengatasi impor bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim. Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. “Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari Cina,” Kata Soekarwo. (*)