![0407 deradikalisasi](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2017/07/0407-deradikalisasi-300x190.jpg)
Pakde Karwo hal bihalal di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, (Selasa 4/7).
Penanganan radikalisme (deradikalisasi) harus dengan cara yang kredibel. Yakni, mengajak dialog kubu-kubu yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar. Pasalnya, mereka juga manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Dialog juga solusi yang lebih aman dan nyaman daripada melalui jalan kekerasan.
Demikian Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat diwawancarai wartawan terkait isu masuknya jaringan teroris Islamic State Of Iraq (ISIS) ke wilayah kabupaten ujung timur di Pulau Madura. Wawancara dilakukan seusai halal bihalal di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (4/7)
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi dialog tersebut dengan mempertemukan pihak yang kredibel di bidang agama, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal. Dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.
“MUI bisa disebut sebagai inside government. Pasalnya mereka mengurus agama tapi bukan lembaga pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi terhadap proses deradikalisasi. Ini lebih baik daripada mengambil garisan kemudian langsung menjustifikasi bahwa yang ini halal dan itu haram. Tapi mari berdialog dengan kepala dingin untuk menemukan solusi” katanya.
Masih menurut Pakde Karwo, agar paham radikalisme tidak semakin meluas, diperlukan peran aktif dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk memfilter lebih ketat lagi konten-konten online yang bermuatan radikalisme. Pasalnya, ujaran-ujaran dan publikasi yang sesat lebih banyak dilakukan lewat dunia maya, khususnya media sosial. (*)