![IMG_0021](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/08/IMG_0021.jpg)
Pelatihan menenun menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang bisa digarap CSR. foto:widikamidi
Pentingnya program Coorporate Sosial Responsibility (CSR) dari pihat swasta agar turut memberikan suport terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Timur kembali diingatkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Sentilan itu dikemukakan Saifullah Yusuf saat meresmikan Hotel Papilio Surabaya, Minggu (9/8).
Menurut Gus Ipul, demikian sapaan yang melekat padanya, Pemerintah menitipkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur agar selalu mengingat betapa pentingnya yang namanya CSR itu.
“Yakinlah, bahwa bergerak dengan CSR itu sebuah perusahaan akan bisa berjalan lebih baik. Sementara perusahaan makin maju, masyarakat di sekitar pun juga merasakan kebermanfataan keberadaan perusahaan tersebut.”
Dalam konteks yang lebih besar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap agar CSR perusahaan bisa birsinergi dengan program-program Pemerintah. Tujuannya adalah agar pemberian CSR tidak tumpang tindih.
Keberadaan hotel dan restoran di Jawa Timur, lanjut dia, akan secara otomatis menambah lapangan pekerjaan sekaligus mengungkit pertumbuhan ekonomi. Maka, penyaluran CSR itu juga akan membantu pemerintah di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
Gus Ipul menambahkan, setiap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan memberikan dampak bagi kesenjangan kehidupan masyarakat kelompok bawah. Salah satu pekerjaan rumah Bangsa Indonesia termasuk Jawa Timur yaitu hadirnya disparitas, dan secara teori kesenjangan kita terus meningkat. idi
Assalamu alaikum, CSR dibeberapa daerah yg ada banyak di kelolah oleh Bupati dan walikota untuk mewujudkan “mimpi” sang pemimpin di masyarakat, namun swadaya maupun aspirasi masyarakat kurang diperhatikan. Masyarakat hanya “menelan” mentah mentah langsung program yg disampaikan oleh walikota atau Bupati tanpa adanya paparan timbal balik Keterlibatan LPMK maupun LMD kurang diberdayakan bahakan seakan ditinggalkan.
sekian mohon maaf apabila adayg kurang berkenan
Asslamulaikum.
Dari hasil penelitian, banyak yang mengatakan bahwa kegiatan CSR sering kali dikendalikan oleh iklim politik elit desa. Di tataran Desa misalkan, CSR dikompilasikan dengan program pembangunan yang disebut Program Penunjang Operasional (PPO). Bahkan salah satu Profesor mengatakan bahwa, pelaksanaan CSR di Jatim kurang dilindungi oleh Peraturan yang berlaku, sehingga kurang efektif.
Jawa timur merupakan Provinsi yang memiliki kepulauan, menurut beberapa referansi kepulauan mempunyai banyak potensi ; jasa, mineral, minyak, gas, dll. Apakah Kepulauan di JATIM itu tidak meliliki potensi tersebut??Bagaimana dengan perusahaan yang mengolahnya??
Apa pentingnya CSR dan pembangunan Kepulauan??
Saya rasa, diperlukan kajian-kajian yang membahas CSR dan kepulauan. Agar demikian membantu sinergitas pembangunan di Jatim, yang berupaya memadukan antara masyarakat pulau, pemerintah dan perusahaan.
Mohon Maaf sebelumnya..
Matur Nuwun
Sy pikir csr hrs ada aturan hukum yg kuat dan tegas dlm pelaksanaannya