Antri menukar kupon sembako murah bagi masyarakat bawah dengan pengawalan aparat keamanan. foto:widikamidi
Pembahasan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sudah selesai. Sebagai muaranya, perhatian khusus akan diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah.
Finalisasi pembahasan janji pemerintah itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (7/1). Pembahasan ini tidak banyak mengubah rencana akhir RPJMN yang sudah tersusun sebelumnya. Demikian seperti dilaporkan Kompas terkait pembangunan lima tahun ke depan yang bakal diletakkan dalam paradigma pembangunan untuk manusia dan masyarakat.
Sejumlah pertanyaan muncul dalam rapat kabinet paripurna tersebut. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, pertanyaan itu tidak banyak mengubah target program selama lima tahun ke depan.
Dikatakan, rapat paripurna itu digelar untuk mengonfirmasi kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya dalam menjalankan program kerja. Setelah ini akan segera terbit peraturan Presiden terkait RPJMN 2015-2019. Langkah selanjutnya adalah mengamankan target-target yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Sementara itu di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2015 n senilai Rp 98,4 Triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 9,8% dari APBN tahun 2014 sebesar Rp 89,54 Triliun.
Alokasi anggaran itu digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2015. Terdapat tiga poin yang dikerjakan menggunakan dana DIPA yakni proyek pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur.
Dikatakan Gubernur, proyek infrastruktur diantaranya, bidang transportasi, energi, perumahan dan pertanian. Di bidang kesehatan seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas, serta alokasi untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan bidang kegiatan pendidikan seperti bantuan siswa miskin dan pembangunan ruang kelas.
Dana tersebut juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian minimun essential force dan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Intinya dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan, Gubernur juga menyampaikan lima pesan Presiden Joko Widodo untuk menjadi pedoman lebih lanjut.
Pesan pertama yakni gubernur mengawal penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.
Pesan kedua meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Harapannya, agar kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diminimalkan melalui peningkatakan kualitas belanja APBD. Memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif seperti belanja modal dan infrastruktur.
Pesan ketiga, selain peningkatan kualitas APBD, diminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi.
Pesan keempat, tingkatkan kompetensi segenap aparatur utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehinga penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pesan kelima, dari sisi pelayanan, kepala daerah untuk memiliki one stop service mengingat promosi besar-besaran mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah.
Memperhatikan pesan Presiden Joko Widodo tersebut, Gubernur Soekarwo minta dengan sungguh-sungguh ke pemerintah daerah untuk dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat. (widi antoro)
