![IMG_4360](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2014/11/IMG_4360.jpg)
Praktisi koperasi syariah di Surabaya. foto:widi
Jawa Timur memiliki pangsa pasar ekonomi syariah yang menjanjikan. Ini dibuktikan dengan perkembangan cukup pesat yang mencapai 5,32 persen.
Jawa Timur bahkan mengalahkan perkembangan ekonomi syariah nasional yang tidak lebih dari 5 persen.
Di Jawa Timur, mayoritas penduduk 96 persen beragama Islam. Memiliki Pondok Pesantren (Ponpes) lebih dari 6000 Ponpes. Semuanya berdiri secara mandiri. Jumlah mayoritas ini dipandang sebagai sesuatu potensial dengan prospek masa depan kemajuan ekonomi syariah menjanjikan.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Islamic Development Bank (IDB) sepakat mempercayakan pondok pesantren sebagai motor penggerak penerapan dan pengembangan model ekonomi syariah di Indonesia.
Demikian pernyataan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, dalam Indonesia International Conference On Islamic Finance yang berlangsung mulai 3-4 November di Hotel JW Marriot Surabaya.
Selain menghadirkan Gubernur Bank Indonesia, Agus D W Martowardojo, seminar internasional keuangan syariah 2014 ini juga dihadiri para pembicara dari 15 negara. Masing-masing Malaysia, Pakistan, Mozambique, Bahrain, Yaman, Jepang, Malvides, UEA, Meuritania, Thailand, Suriname, Amerika Serikat, Indonesia, Kazakstan dan Arab Saudi. Pada Seminar yang dihadiri oleh Presiden IDB Dr Ahmed Muhammed Ali ini juga dilakukan MoU antara OJK dengan Dubai Finance Services Authority (DFSA).
Menurut Gubernur Soekarwo penduduk Indonesia umumnya mayoritas beragama Islam mencapai 87 persen. Artinya pelaku ekonomi tersebut adalah masyarakat muslim yang perlu didukung dengan sistem perbankan syariah. Sementara, pesantren menjadi ikon di Jawa Timur sebagai lembaga pendidikan dan ekonomi.
![IMG_4380](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2014/11/IMG_4380.jpg)
Pengguna jasa syariah melakukan transaksi keuangan. foto:widi
Di Jawa Timur perkembangan pengelolaan keuangan syariah tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan adanya 23 kantor cabang bank umum syariah, 31 bank pembiayaan rakyat syariah, 373 lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi pondok pesantren.
Dengan perkembangan keuangan syariah yang tumbuh pesat seperti iyu maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki agenda besar dan sedang mempersiapkan diri menjadikan Jawa Timur sebagai barometer perbankan syariah nasional. Jadi pembangunan dan pengembangan konsep ekonomi syariah merupakan bagian dari program sekaligus komitmen dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat secara luas.
Senada dengan Soekarwo, Gubernur Bank Indonesia, Agus D W Martowardojo mengungkapkan pondok pesantren di Jawa Timur dinilai mampu mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah. Oleh sebab itu pihaknya akan membahas potensi pondok pesantren secara khusus bersama OJK, IDB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Agus, lembaga pesantren dikenal sebagai salah satu alat syiar Islam. Lebaga ini dapat dioptimalkan menjadi motor edukasi keuangan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan membahas perkembangannya.
“Bahwa kemudahan dan kemurahan akses keuangan bagi masyarakat terutama masyarakat di pedesaan harus terus di dorong. Hal tersebut dinilai efektif menekan angka kemiskinan dan menaikkan derajat hidup. Kerjasama yang dibangun dengan IDB adalah salah satu upaya membuat strategis peran Indonesia. Kerjasama dengan IDB akan mengintegrasikan kita dengan lebih dari 57 negara di dunia,” katanya. (*/idi)