![sby-batik](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2013/12/sby-batik-300x200.jpg)
SBY saat mengunjungi Pamekasan (courtesy: pic.twitter.com/sYDQu7gObE)
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadikan Madura sebagai contoh salah satu daerah di Indonesia sekaligus menjadi tempat prioritas dalam percepatan dan perluasan pembangunan.
“Wilayah Madura saat ini merupakan prioritas untuk mendapatkan percepatan dan perluasan mulai dari bidang infrastrukturnya, kesehatan hingga produksi pertaniannya,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pamekasan, Kamis (5/12) sore.
Dikatakannya, Madura memiliki potensi yang besar dan itu merupakan upaya pemerintah daerah, ulama, dan tokoh masyarakat dalam menjadikan Madura sebagai kawasan yang stabil. Akan menjadi lebih baik dengan pemerintah melakukan percepatan perluasan pembangunan.
Maka itu, pada 2014 anggaran untuk empat kabupaten di Madura telah ditambahkan sebesar Rp 760,76 miliar dari total anggaran Rp 1,432 triliun. Tambahan itu terdiri dari Rp 572 miliar untuk pembangunan infrastruktur, Rp 100 miliar untuk pertanian, Rp 68 miliar untuk pos agama, serta kelautan dan perikanan Rp 20 miliar. “Kita akan cek nanti, apakah sudah digunakan semuanya atau ada yang sedang dijalankan, karena sudah kita alokasikan,” kata Presiden.
Presiden dalam kesempatan itu mengungkapkan prioritas untuk perluasan dan percepatan pembanguanan juga diberikan kepada sejumlah daerah lain yang tertinggal yang ada di Indonesia.
Selain peningkatan ekonomi, sebuah bangsa mendambakan kehidupan masyarakat yang baik, rukun, bertenggang rasa tinggi, tertib, dan mengelola perbedaan dengan baik. “Saya mengajak saudara-saudara di Madura untuk terus membangun diri, membangun tata kehidupan masyarakat yang baik. Ini bukan untuk masyarakat Madura saja, tetapi seluruh Indonesia,” paparnya.
SBY Sapaan akrabnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tahun 2014 Pemilihan Umum (Pemilu) akan berlangsung dan demokrasi harus dijalankan dengan baik dan aman. Semua masyarakat harus menggunakan hak pilih dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Hak pilih harus digunakan sesuai dengan kehendak rakyat yang kemudian diberikan mandate kepada yang dipercaya.
Selanjutnya harus diberikan kesempatan untuk kerja dalam mengemban tugas sekuat tenaga. “Masyarakat harus ikut membantu tugas pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih, bukan diganggu karena hakekat pergantian kepemimpinan itu adalah menciptakan kesejahteraan bukan menciptakan masalah baru,” tegasnya.
(Sumber: jatimprov.go.id)
kenapa baru sekarang pemerintah membicarakan pembangunan di pulau madura?
seharusnya pulau madura tidak di anak tirikan, dan mendapatkan perhatian khusus seperti daerah lainya dari pemerintah bahkan kami sebagai masyarakat madura sangat mengharapakan terbentuknya provinsi madura dan terpisah dari jawa timur karena madura bukanlah jawa madura tetaplah madura yang memiliki budaya sendiri bukan budaya jawa(timur)
terima kasih..