Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Nganjuk banyak direvisi Bappeda Jawa Timur. Pembahasan rancangan akhir dilakukan di Gedung Bappeda Jatim Jalan Pahlawan Surabaya. Di antara RPJMD yang direvisi adalah visi dan misi serta strategi pembangunan yang dilakukan.
Visi dan misi mengemuka dalam pembahasan karena dinilai terlalu banyak. Banyaknya item yang dicantumkan tersebut memungkinkan pembangunan bakal tidak tepat sasaran. Pada akhirnya juga akan menimbulnya masalah-masalah baru yang tidak sesuai dengan prediksi untuk lima tahun ke depan.
![Visi Misi Nganjuk](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4222.jpg)
Kab. Nganjuk saat memaparkan visi dan misi
Sementara untuk strategi pembangunan yang direvisi antara lain masalah kesehatan, pendidikan, proyek pembangunan jalan besar dan system transportasi.
Masalah kesehatan direvisi karena terlalu banyak menyedot anggaran. Semestinya anggaran tersebut bias dipergunakan untuk pendidikan. Sedangkan masalah pendidikan sendiri perlu peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan mutu daya saing di masa depan.
Masalah proyek pembangunan jalan besar dan trasportasi masih perlu beberapa prioritas. Jika tidak maka prosentase kecelakaan akan meningkat. Transportasi juga demikian, jika penertiban tidak diluruskan maka lalulintas akan makin amburadul.
Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Ir Miswan Hadi mengatakan, RPJMD yang disusun menurutnya adalah sebuah sistem dalam pembangun nasional. Sementara pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten adalah sub sistem yang menunjang pembangunan. Untuk itu dalam menyusun sebuah rencana pembangunan, provinsi dan kabupaten harus berada dalam koridor sinergi dengan pusat.
![Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Ir Miswan Hadi](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4263.jpg)
Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Ir. Miswan Hadi (kiri)
Sebab itu, lanjut Miswan Hadi, RPJMD diajukan Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan evaluasi lagi. Evaluasi penyusunan RPJMD harus segera dilakukan agar tidak jalan di tempat.
Turut menjadi peserta dalam pembahasan akhir tersebut selain dari unsur Bappeda Jatim adalah perwakilan dari beberapa kabupaten. Masing-masing adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten. Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten. Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. (Rizky W/M Cahya/idi)