![logo_apec](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2013/04/logo_apec1-300x161.jpg)
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengingatkan pemerintah pusat agar tidak terburu-buru menandatangani semua kerjasama ekonomi yang disepakati dalam pertemuan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) 2013. ”Kesiapan daerah juga harus menjadi pertimbangan,” katanya kepada Tempo, Minggu, 7 April 2013.
Kendati pertemuan APEC menjadi agenda pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, namun pemerintah daerah menaruh harapan yang besar terhadap even internasional tersebut.
APEC sebagai pintu masuk pasar bebas diharapkan tidak menghasilkam konvensi dan kerjasama yang justru menyulitkan Indonesia, khususnya pemerintah daerah. Hadi mencontohkan, dalam pasar bebas terdapat komoditi sensitif dan tidak sensitif.
Beras, misalnya, termasuk komoditi sensitif. Jika pemerintah begitu saja menyetujui semua kerjasama, maka akan mengancam ketahanan pangan di daerah.
Hadi juga menyinggung Kyoto Protocol yang sudah ditandatangani Indonesia 20 tahun lalu. Jauh lebih dulu dibandingkan RRC dan Amerika. Padahal, daerah belum tentu siap untuk itu. Menurut Hadi, pemerintah pusat harus melihat situasi kondisi konstelasi daerah. “Kesiapan daerah kan harusnya jadi bargaining, jangan terburu-buru. Reschedule dululah,” ujarnya.
Semua kerjasama dengan negara asing, dinilai Hadi, sekedar euforia tanpa memperhatikan kesiapan di daerah. Apalagi, kemampuan dan kebijakan setiap negara berbeda-beda. Program pengentasan kemiskinan, misalnya, antara Amerika yang penghasilan penduduknya mencapai US$ 30 ribu-40 ribu jelas tidak bisa disamakan dengan Indonesia yang hanya US$ 3 ribu.
Untuk APEC 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menargetkan mendapatkan invetasi khusus. Sebab, seluruh kebijakan berkaitan dengan kerjasama investasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Jawa Timur hanya bertindak sebagai tuan rumah APEC 2013. Namun, peluang sebagai daerah penyelenggaran tentu tidak boleh dilewatkan. Misalnya, untuk mempromosikan obyek wisata di Jawa Timur.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto mengatakan, obyek wisata yang dipamerkan bisa dalam bentuk budaya, alam dan minat khusus seperti belanja, kuliner ataupun rafting. Sedangkan target transaksi diserahkan kepada masing-masing pelaku pariwisata. ”Momen nternasional seperti APEC diharapkan bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Jawa Timur.”
(Sumber: Tempo.co.id)