![smelter](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2012/08/smelter1.jpg)
Ilustrasi
PT PLN (Persero) mengaku siap mendukung pasokan listrik untuk industri smelter dan semen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan beberapa perusahaan.
“PLN mendukung sepenuhnya pengembangan industri smelter baik di Jawa, Bali, maupun Sulawesi karena menjamurnya industri smelter nikel ini merupakan dampak kebijakan dan pemerintah bahwa mineral tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah,” kata Direktur Utama PLN Nur Pamudji, di kantornya, Jakarta, Senin (6/8).
Empat perusahaan yang berinvestasi di bidang pengolahan bijih nikel dan industri semen ini terletak di Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Adapun perusahaan tersebut adalah PT Central Omega Resources, PT Bukaka Tehnik Utama, PT Bakti Bumi Sulawesi, dan PT Semen Jawa.
Ketiga perusahaan yang pertama tersebut merupakan badan usaha swasta yang bergerak di bidang investasi untuk pertambangan.
Sedangkan pengelolahan khusus bijih nikel, rencananya smelter pada ketiga perusahaan ini akan dilayani dengan layanan khusus dan dikenakan tarif khusus. Tarif ini akan di negosiasikan secara business to business dan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyaluran Tenaga Listrik (PKS).
“Dengan ditandatangani nota kesepahaman bersama industri skala besar semakin memperlihatkan kepercayaan pelaku bisnis dan industri serta kalangan investor pada kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan tingkat mutu layanan yang lebih tinggi dan standar PLN saat ini,” tutup Pamudji dilansir okezone.
Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah menjadikan Halmahera, Sumatra Selatan, Bontang, dan Jawa Timur sebagai pusat smelter. Pemerintah juga memetakan wilayah-wilayah utama pembangunan smelter ke dalam empat daerah sesuai kondisi yang ada.
“Kita sudah petakan empat tempat yaitu Halmahera, Sumatera Selatan, Balikpapan, Jawa Timur. Sentra smelter. Di tempat-tempat lainnya itu kecil-kecil,” ungkap Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kalau Kalimantan karena energi, kalau Sumatera Selatan karena barang tambangnya di situ, Halmahera karena barang tambangnya di situ, Jawa Timur karena sudah ada sekarang. Jadi empat itu,” tambahnya. surabaya post online