BOS Madrasah Belum Cair

ilustrasi: madrasah.kemenag.go.id

Puluhan madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) di Kota Probolinggo mengeluhkan belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Biasanya BOS dicairkan pada awal triwulan, tetapi kali ini hingga akhir triwulan dana tersebut belum juga dicairkan.

“Saya heran mengapa BOS di lingkungan Dinas Pendidikan sudah cair ke semua sekolah, sementara madrasah di lingkungan Kemenag hingga kini masih gigit jari karena belum terima BOS,” ujar Ketua Komisi A DPRD, Asad Anshari, Kamis (22/3) pagi tadi.

Salah satu madrasah yang belum menerima BOS adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Probolinggo. Madrasah di Jl. Citarum, Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo itu pun kelabakan demi memenuhi biaya operasional sekolahnya.

“Terpaksa kami pinjam uang kas sekolah seperti uang rekreasi untuk menutupi biaya operasional,” ujar Kepala MTsN, Sulaikhah.

Asad menilai aneh kalau BOS bagi madrasah di lingkungan Kemenag itu belum juga cair. “Kan dananya sama-sama dari pemerintah pusat, mengapa BOS yang disalurkan melalui Kemendikbud sudah cair sementara BOS dari Kemenag molor hingga mendekati triwulan kedua?” ujar politisi PKNU itu.

Menurut informasi yang diterima Komisi A DPRD, BOS yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) diberi lambang bintang oleh DPR RI. “Tanda bintang itu menunjukkan BOS pada DIPA belum bisa dicairkan,” ujar Asad.

Terkait belum cairnya dana BOS bagi puluhan madrasah dibenarkan Kasi Mapenda pada Kemenag Kota Probolinggo, Didik Heriadi. “Anggaran BOS Kemenag di DIPA memang masih ditandai dengan bintang. Tapi Minggu (11/3) saya lihat bintangnya sudah dibuka sehingga ada kemungkinan BOS akan dicairkan,” ujarnya kepada wartawan.

Disinggung berapa lembaga (madrasah) yang menerima BOS di Kota Probolinggo, Didik menyebutkan 25 madrasah ibtidaiyah (MI) dan 16 madrasah tsanawiyah (MTs). ”Jumlah murid penerima BOS dari MI ada 2.934 siswa dan dari MTs ada 1.057 siswa,” ujarnya.

Setiap siswa MI menerima dana BOS sebesar Rp 580 ribu, sedang siswa MTs menerima Rp 710 ribu per tahun. ”Sehingga total dana BOS yang diterima siswa MI total Rp 1,7 miliar dan siswa MTs total Rp 750 juta,” ujar Didik.

Komisi A DPRD pun sempat mengunjungi sejumlah madrasah dan kantor Kemenag terkait molornya pencairan dan BOS. Kepada komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, Didik mengaku, molornya pencairan BOS jelas merugikan puluhan madrasah.

”Lho kalau molornya pencairan BOS merugikan madrasah, mengapa Kemenag Kota Probolinggo tidak mbengok,” ujar Asad. Dikatakan tidak lucu lagi dana BOS terlambat cair hingga hampir tiga bulan.

Disentil demikian, Didik mengaku sudah menanyakan perihal molornya pencairan dana BOS itu ke Kanwil Kemenag Jatim. ”Yang berhak menanyakan ke pusat ya Kanwil. Kanwil sudah mbengok ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Komisi A DPRD pun berencana menemui Kakanwil Kemenag Jatim untuk menanyakan molornya pencairan dana BOS itu. ”Kami ingin tahu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa,” ujar Asad. surabayapost online