![petani gula](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/08/petani-gula.jpg)
ilustrasi
Kalangan petani tebu mendesak pemerintah untuk terus mengawasi proses pembangunan pabrik gula (PG) baru, khususnya di Jawa Timur. Para petani tebu tetap menaruh curiga pabrik-pabrik itu hanya akan digunakan untuk mengolah bahan baku gula mentah impor, tidak mengolah tebu dari petani.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil mengatakan, memang pemerintah, baik melalui Kementerian Pertanian maupun Pemprov Jatim, sudah mewajibkan PG-PG baru di Jatim untuk mengolah tebu petani. Namun, Arum mencurigai PG-PG itu akan melakukan pengolahan bahan baku impor secara sembunyi-sembunyi. Modus serupa juga banyak ditemui di PG baru lain.
“Dasar kebohongan itu terungkap dari pernyataan salah satu investor PG di Jatim pada sebuah media massa nasional yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengimpor 75.000 ton bahan baku gula mentah. Ini jelas melecehkan komitmen antara Pak Bayu [Bayu Krisnamurti/Wakil Menteri Pertanian] dan Pak Soekarwo [Gubernur Jatim] atas rencana pendirian PG baru di Jatim,” kata Arum kepada wartawan dalam acara temu pemangku kebijakan gula di Jatim, Senin malam (22/8/2011).
Seperti diketahui, ada sejumlah investor yang akan mendirikan pabrik gula baru di Jatim, antara lain, di Lamongan, Probolinggo, dan Tulungagung. Namun, pendirian PG itu menuai kontroversi karena dikhawatirkan hanya sebagai kedok untuk pengolahan bahan baku gula impor yang nantinya menjadi gula rafinasi. Jika itu terjadi, yang dirugikan adalah para petani tebu.
“Komitemen pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Pemprov Jatim untuk mewajibkan PG baru mengolah tebu petani adalah saran dan desakan kalangan petani tebu. Semestinya harus ditaati oleh kalangan investor. Kami berharap pemerintah mengawal ini, jangan sampai investor melakukan praktik curang secara sembunyi-sembunyi,” tegasnya.
Arum kembali menyatakan, petani tebu di Jatim secara prinsip sangat mendukung rencana pendirian PG baru sebagai upaya untuk mewujudkan swasembada gula. Namun, jangan sampai PG baru itu hanya jadi kedok untuk memproduksi bahan baku gula mentah impor. “Jadi jangan sampai kebohongan tersebut terjadi. Petani tebu selama ini sudah berjuang secara nyata, jangan sampai investor menipu, kata Arum.
Arum sendiri meragukan komitmen para investor PG baru itu. Dia menyangsikan PG-PG baru tersebut akan konsisten menyiapkan lahan tanam tebu lebih dulu sebelum membangun PG.
“Menyiapkan lahan sebesar 60% dari kapasitas produksi bukan pekerjaan mudah, sehingga APTRI yakin bila investor tidak akan berani melakukan itu karena sangat tidak feasible,” ujarnya.
Untuk memastikan komitmen investor PG baru, Arum meminta agar mereka mau menyerahkan kajian lapangan dan kajian bisnis atas rencana pendirian PG baru ke Pemprov Jatim. Kajian itu nantinya bisa dipelajari juga oleh kalangan petani.
“Dengan melihat kajian lapangan dan kajian bisnisnya, termasuk progress investasinya, kita akan tahu apakah para investor benar-benar berkomitmen mematuhi kesepakatan dengan pemerintah atau mereka cuma mau mengakali petani tebu,” kata Arum.
Sebelumnya, di forum yang sama, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti sudah menegaskan bahwa pemerintah mewajibkan semua PG-PG baru untuk mengolah tebu petani. Dia berjanji akan mengawal proses tersebut.
Direktur Operasional PT Kebun Tebu Mas, investor PG baru di Kabupaten Lamongan, SJ. Agus Susanto menegaskan, pihaknya berkomitmen mematuhi kewajiban untuk mengolah tebu petani. Pihak Kebun Tebu Mas sendiri sudah menyiapkan kebun tebu di sejumlah lokasi.
“Kita sudah siapkan lahan tebu di Lamongan, Bojonegoro, maupun Tuban. Dari lahan-lahan itu sudah mencukupi kapasitas produksi PG kami. Jangan khawatir,” kata Agus. kabarbisnis.com