![akbar tanjung](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/05/akbar-tanjung-300x225.jpg)
Ilustrasi
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ambil bagian dalam pengelolaan Blok Migas West Madura Offshore (WMO).
“Caranya saya tidak tahu, tapi pemerintah pusat seharusnya bisa mencarikan solusi demi kepentingan daerah,” kata Akbar, di sela-sela pembukaan seminar Akbar Tandjung Institute bertema “Mengelola Sumberdaya Migas Belajar dari Kasus West Madura Offshore” di Ruang Parlinah lantai 3 Perpustakaan Pusat Kampus B Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis, 12 Mei 2011.
Menurut Akbar, keinginan Jawa timur untuk ikut dalam pengelolaan blok WMO sangatlah wajar karena lokasi blok tersebut berada di Jawa Timur, tepatnya di sekitar perairan Madura.
Apalagi, selama WMO beroperasi sejak 30 tahun lalu, Jawa Timur sama sekali tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan karena saat itu WMO dikelola oleh Pertamina, Kodeco Energy Co Ltd dan PT China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
Untuk kontrak baru pun, Jawa Timur ternyata juga tak dapat jatah saham kepemilikan karena pemerintah telah mempercayakan pengelolaan kepada PT Pertamina dengan komposisi kepemilikan 80 persen dan PT Kodeco 20 persen. “Ini tidak adil, harusnya daerah minimal dapat participating interest,” ujar Akbar.
Meski begitu, Akbar mengapresiasi PT Pertamina yang saat ini menjadi operator dengan kepemilikan mencapai 80 persen di WMO. Dengan menjadi operator, Pertamina diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak dan gas dari blok itu.
“Saat ini, minyak dari WMO per harinya mencapai 13-14 ribu barel dan gas 187 juta kubik per hari,” papar Akbar.
Karena operator dipegang Pertamina, Akbar berharap minyak dari blok tersebut bisa meningkat minimal mencapai 20 sampai 30 ribu barel dan gas menjadi 200 juta meter kubik per hari.
Akbar Tandjung menampik desakannya berkaitan dengan kepentingan Golkar. Desakan agar Jawa Timur mendapatkan hak pengelolaan juga tidak ada hubungannya dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar yang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bisnis migas. “Tidak ada kaitanya dengan partai. Jawa Timur memang layak mendapatkan hak pengelolaan WMO,” ucap Akbar. Tempointeraktif