![sumo](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/04/sumo-300x150.jpg)
ilustrasi: kompas.com
Pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto terkendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tidak sesuai target sebab beberapa pemilik tanah tidak mau melepas tanahnya sesuai harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Gresik.
Kepala Bagian Administrasi Pemkab Gresik Tursilowanto Hariyogi, Rabu (27/4/2011), menuturkan, sesuai kesepakatan panitia, pembebasan tanah untuk lahan jalan tol Surabaya-Mojokerto dapat terlaksana sampai Juli 2011. Sebagian besar lahan tersebut sudah dibebaskan, tetapi ada beberapa pemilik yang enggan melepas tanahnya.
Alasannya beragam. Ada yang minta agar tanahnya dengan dibeli dengan harga tanah pekarangan, alasannya tanah tersebut ada di tepi jalan. Ada juga pemilik yang minta harga lebih tinggi karena pasaran tanah di daerah tersebut sudah tinggi. “Selain itu, ada pemilik tanah yang keberatan atas ganti rugi harga bangunan. Beberapa lahan terpaksa belum dapat dibebaskan mengingat berkas dan dokumennya belum lengkap,” ujar Tursilowanto.
Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah secepatnya akan memverifikasi ulang harga dan status tanah. “Ini butuh langkah cepat. Kalau tidak, akan sia-sia. Perkembangan harga tanah di lapangan akan berpacu terus dengan waktu,” ujarnya.
Saat ini, meskipun harga yang ditentukan oleh tim appraisal (penilai harga tanah) lebih tinggi dari nilai jual obyek pajak (NJOP), kenyataan di lapangan masih belum mulus. Harga yang ada sekarang jauh lebih tinggi dari yang ditentukan oleh tim appraisal. Akibatnya, banyak pemilik tanah enggan melepas tanahnya sesuai harga yang ditetapkan sejak tahun 2007.
Lahan yang akan dilalui jalur tol Surabaya-Mojokerto di wilayah Gresik seluas 1.666.616 meter persegi (m2) terdiri dari 2.103 bidang. Lahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Wringinanom sebanyak 930 bidang dengan luas 728.261 m2, di Driyorejo sebanyak 1.160 bidang seluas 953.096 m2, dan di kecamatan Kedamean sebanyak 13 bidang dengan luas 5.259 m2.
Pemkab Gresik pada 14 April lalu membayarkan uang ganti rugi tanah untuk pembangunan tol Surabaya-Mojokerto senilai Rp 1,25 miliar di wilayah Kecamatan Wringinanom.
Ganti rugi diberikan untuk 14 bidang, yakni sembilan bidang di Desa Watestanjung dan lima bidang di Desa Sumberwaru. Pada 18 April dibayarkan ganti rugi 22 bidang lahan di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, senilai total Rp 1,18 miliar.
Sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembebasan lahan harus sudah selesai pada Juni 2011. “Kami selaku panitia pembebasan tanah melakukan percepatan pemebebasan lahan dengan target 2.030 bidang setiap minggu,” kata Tursilowanto.
Menurut rencana, pembangunan tol Surabaya-Mojokerto akan dimulai pada awal 2012. Sampai saat ini masih banyak lahan yang belum dibebaskan. Pemkab Gresik berhasil membebaskan lahan sebanyak 1.161 bidang terdiri dari 924 bidang atau seluas 169.557 m2 di Wringinanom, 11 bidang atau 4.972 m2 di Kedamean, dan 226 bidang atau 334.625 m2 di Driyorejo.
Harga terendah uang ganti rugi yang diterima pemilik lahan sebesar Rp 70.000 per m2 . Namun, ada juga yang mendapat ganti rugi mencapai ratusan ribu rupiah per meter persegi. “Prinsipnya, Pemkab Gresik langsung membayar setiap tanah yang dokumennya lengkap,” kata Tursilowanto.
Camat Kedamean Arif Wicaksono menjelaskan, di wilayahnya lahan yang harus dibebaskan untuk tol Surabaya-Mojokerto hanya sedikit. Lokasinya ada di Desa Ngepung. Jumlahnya hanya 5.259 m2. kompas.com