![tp](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/03/tp-300x200.jpg)
ilustrasi: budiono.net
Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur provinsi ini. Selain untuk menopang Pelabuhan Tanjung Perak yang sudah over-capacity, langkah tersebut dilakukan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi Jatim yang selama ini tersentral di kawasan Surabaya dan sekitarnya.
”Untuk pengembangan pelabuhan ini, Jatim membentuk zonasi-zonasi. Jadi tidak semua harus menumpuk di Tanjung Perak. Untuk kawasan timur, sandarannya ada pada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, WahidWahyudi, akhir pekan ini.
Wahid menuturkan, selama ini aktivitas kepelabuhan di Jatim tersentral di Tanjung Perak. Hal tersebut membuat kapasitas di Tanjung Perak kian penuh. Alhasil, waiting time untuk aktivitas kapal dan bongkar-muat bertambah lama.
Karena itulah, ke depan Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Tanjung Wangi akan dikebut pengembangannya. “Selama ini Pelabuhan Tanjung Wangi sudah melayani aktivitas ekspor kek Dili (Timor Leste) dan Singapura. Jadi, untuk komoditas yang diekspor ke Dili dan Singapura dengan kapal-kapal berukuran sedang semestinya cukup lewat Banyuwangi saja, tak perlu menumpuk di Tanjung Perak,” ujarnya.
Adapun Pelabuhan Probolinggo selama ini sudah melayani kebutuhan arus barang dari dan ke kawasan Probolinggo dan sekitarnya. Antara lain muatan beras oleh Bulog sebesar 16.000 ton per bulan, bahan baku pabrik Samsung sebesar 30.000 ton per bulan, batubara dari Kalimantan 30.000 ton per bulan, pasir besi Lumajang untuk ekspor 30.000 per bulan, dan muatan umum 10.000 per bulan.
Selain itu, diperkirakan sekitar 30% teus kontainer yang ada di Jatim tiap tahunnya berasal dari wilayah sekitar Probolinggo dan kawasan timur Surabaya. “Pelabuhan Probolinggo adalah back up sistem transportasi bila lumpur Lapindo belum segera tertanggulangi. Jadi industri di Pasuruan, Malang, Probolinggo bisa menggunakan Pelabuhan Probolinggo saja, tak perlu ke Tanjung Perak,” jelas Wahid.
Wagub Jatim Saifulla Yusuf sebelumnya mengatakan, sedikitnya ada sekitar 20 pelabuhan dari 46 pelabuhan di wilayah Jatim yang belum beroperasi maksimal. “Ada sekitar 46 pelabuhan umum dan khusus di seluruh Jatim. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 20 pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Saifullah.
Dengan optimalisasi tersebut, kata Saifullah, sistem transportasi laut di Jatim tak melulu terpusat di Tanjung Perak. “Selama ini, transportasi laut selalu terkonsentrasi di Tanjung Perak. Dengan pengoptimalan pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ini, maka transportasi barang melalui laut dari wilayah timur seperti Besuki akan bisa dialihkan melalui Tanjung Wangi. Sehingga, gerak perekonomian di daerah juga tumbuh, jadi lebih merata,” terangnya.
Dorong Investasi dan Perdagangan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, pelabuhan adalah instrumen vital dalam menunjang peningkatan perekonomian. Keberadaan pelabuhan yang representatif akan membuat investor nyaman karena ada jaminan kelancaran arus distribusi, baik untuk pasokan bahan baku maupun distribusi produk jadi.
“Tentu saja keberadaan pelabuhan harus dilengkapi layanan yang cepat, tanpa pungli. Harus zero waiting time, jangan seperti sekarang di Tanjung Perak yang kapasitasnya sudah berlebihan. Karena itu, Kadin Jatim mengapresiasi dan mendorong pengembangan pelabuhan di Probolinggo, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya,” ujar La Nyalla.
Keberadaan pelabuhan dengan layanan prima, lanjut dia, selain berimbas positif ke peningkatan investasi dan perdagangan, juga akan membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata Jatim. “Dengan pelabuhan yang prima, kapal pesiar mewah yang membawa ratusan wisawatan mancanegara akan semakin sering singgah di Jatim,” tuturnya. kbc5/kbc6 kabarbisnis.com
saya adlh seorng taruna di Akademi Kelautan Banyuwangi
banyuwangi mmliki pelabuhan alam yang sangt mendkung untk bila djdikan sbgai pelabuhan peti kemas.
nmun knp slm in tdk ad perhtian dri pmerntah pusat akn hal in