Rencana Tol Tengah Surabaya/ylpkjatim.com
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menganggap gejolak politik dalam pembangunan tol yang melintas di tengah Kota Surabaya, bukan merupakan bentuk pembangkangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
“Persoalan tol tengah kota bukan bentuk pembangkangan daerah terhadap pusat,” katanya di Surabaya, Jumat pagi (25/2). Ia menjelaskan, pembangunan tol tengah itu diusulkan wali kota Surabaya yang saat itu dijabat Bambang Dwi Hartono.
“Pada 2008 sempat akan dibangun karena ada uang jaminan dari Asbanda (Asosiasi Bank Daerah), akan tetapi proses lelang dan perizinan belum selesai,” katanya.
Ia menjelaskan, setahun kemudian, begitu pemenang tender sudah ditentukan, pembangunan tidak juga dilaksanakan bahkan sampai 2010, akhirnya pada saat itu pemenang lelang dan pemegang izin mengembalikan hak mengerjakan proyek itu kepada Bina Marga.
Begitu Tri Rismaharini terpilih sebagai Wali Kota Surabaya periode 2010-2015 bersama Wakil Wali Kota Bambang DH, pembangunan itu mengalami hambatan.
Bahkan, aksi unjuk rasa, baik yang mendukung maupun yang menolak pembangunan tol ruas Waru-Tanjung Perak itu meluas.
Mereka yang menolak beralasan bahwa Pemkot Surabaya masih mengerjakan proyek jalan lingkar timur sebagai alternatif mengatasi kemacetan lalu lintas di tengah kota.
Sementara itu, yang mendukung beralasan proyek tol tengah kota itu sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikuatkan oleh Peraturan Presiden.
Meskipun demikian, Soekarwo menegaskan bahwa penolakan tol tengah itu bukan pembangkangan Pemkot Surabaya kepada Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Gubernur memberikan keleluasaan kepada Pemkot Surabaya untuk mengajukan penolakan secara tertulis kepada Presiden terkait proyek tersebut.
“Namun, penolakan itu juga harus disertai alasan dan alternatif lain dalam mengatasi kemacetan di Kota Surabaya,” kaya Soekarwo. (tma, ant)
(Sumber: Gatra.com)
