Gubernur Jawa Timur berfoto bersama di acara penerimaan Penganugrahan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) Se Indonesia. foto:istimewa
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo Raih Penghargaan Provinsi Penggerak Pengembangan KLA Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise. Dip. Apling. MA
Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini provinsi paling ujung timur di Pulau Jawab ini meraih Penghargaan Provinsi Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018.
Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA di Dyandra Convention Hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Senin (23/7) malam. Jatim memperoleh penghargaan yang dikemas dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 ini karena 50 persen kabupaten/kota di provinsi ini mendapatkan penghargaan layak anak.
Menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menyampaikan Jatim terpilih menerima penghargaan, karena provinsi yang dipimpinnya telah menjadi provinsi yang layak anak, baik kondisi fisik maupun non fisik.
“Insyaallah semua aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar orang nomor satu di Jatim.
Pemda Agar Dorong Keluarga dan Masyarakat Paham Pemenuhan Hak Anak
Gubernur Jawa Timur berfoto bersama dengan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di acara penerimaan Penganugrahan Kabupaten dan Kota Layak Anak Se Indonesia di Dyandra Surabaya
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA mengatakan, tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) kembali memberikan penghargaan kabupaten/kota layak anak kepada kepala daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Penghargaan ini diberikan, lanjutnya, agar pemda-pemda di negeri ini semakin mendorong keluarga, masyarakat, dan media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Selain itu, pemda juga terdorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi.
Ia berharap, penghargaan ini juga dapat mendorong gubernur sebagai pembina wilayah dan bupati/walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayahnya masing-masing.
