Gubernur Jatim buka Forum Group Discussion bersama Komisi A DPRD Prov Jatim. Foto:Istimewa
Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo menekankan pentingnya Pancasila sebagai working ideology. Oleh sebab itu Pancasila harus bisa dikembangkan dan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun menyelesaikan persoalan mulai kecil sampai besar, apalagi persolan politik.
“Sebagai konsep ideologi Pancasila ini sudah final, namun demikian Pancasila seolah hanya sebatas living ideology,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Forum Group Discussion “Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai Nilai Pancasila di Jawa Timur” di ruang Badan Musyawarah DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Senin (05/03).
Pakde Karwo menjelaskan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila perlahan mulai luntur. Sehingga timbul berbagai konflik bernuansa “SARA”, propaganda paham radikalisme, terorisme, narkoba dan persoalan lainnya yang jadi ancaman serius bagi bangsa. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk working ideology dalam kehidupan berdemokrasi, berdiskusi atau bermusyawarah.
Menurutnya, musyawarah merupakan budaya khas bangsa Indonesia dan cerminan nilai-nilai dalam Pancasila. Selain itu, musyawarah juga sarana untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk budaya politik yang santun. “Di Jatim budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jatim,” terangnya.
Pakde Karwo menambahkan, budaya politik santun ini memiliki tiga peran penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni etika politik mengandung misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, dan memiliki keteladanan. Selain itu, siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rada keadilan pada masyarakat. “Tanggung jawab kepada publik lebih penting dibanding tanggung jawab secara normatif,” imbuhnya.
