Gubernur Soekarwo bersama APPSI di Medan. foto:istimewa
Permasalahan kemiskinan di negara ini dimungkinkan jauh dari selesai. Inilah pembahasan penting bertemakan “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah” pada pertemuan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Santika Premiere, Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/9),
Hadir dalam acara penting ini, Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wagub Riau Wan Thamrin, Wagub Maluku Zeth Sahuburua, dan Wagub NTT Benny A. Litelnoni.
Permasalahan kemiskinan ini adalah salah satu permasalahan serius yang saat ini tidak sinkron antara konsep pemerintahan dan moneter. Disatu sisi, konsep pemerintahan dengan Nawacitanya, yaitu negara harus hadir. Sementara, disisi lain, konsep moneternya sangat liberal. Ini, kalau dibiarkan terus permasalahan kemiskinan negara ini tidak akan selesai.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mencontohkan, di Jawa Timur ada 49 triliun rupiah dana pihak ketiga di perbankan. Tetapi lending kredit ke petani hanya 2,87 persen. Sementara itu, sebanyak 36,49 persen, orang bekerja di sektor pertanian.
Di saat yang sama, lanjut Soekarwo, suku bunga perbankan untuk UMKM sebesar 18-24 persen, akan tetapi suku bunga untuk perusahaan sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan yang tidak efisien justru mendapat bunga lebih tinggi. Untuk itu, salah satu solusi yang harus diperhatikan adalah memberikan suku bunga murah bagi petani dan UMKM.
Soekarwo mengingatkan, permasalahan pokok tentang konsep pemerintahan dan moneter tadi harus diperhatikan dengan serius. Jika tidak, maka Nawacita tidak akan ketemu. Di satu pihak negara harus hadir, akan tetapi dananya berhenti disitu.
Selain memberikan kredit bagi petani, kata Soekarwo lagi, sektor off farm harus didorong menjadi on farm. Bila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada nilai tambah bagi petani. Tahun lalu inflasi pedesaan lebih tinggi dari perkotaan, karena beras premium sudah masuk di minimarket, jadi petani sendiri menjadi konsumen.
Untuk mengatasi masalah anggaran yang cenderung stagnan dan ketidakpastian alokasi dana pemerintah ke daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di SKPD Pemerintah Provinsi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebagai contoh, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi tambahan remunerasi. “Langkah tersebut bisa menjadikan lembaga menjadi lebih mandiri,” terangnya.
Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, mengatakan, APPSI menjadi lembaga yang mengkoordinasi pikiran seluruh Gubernur sebagai second opinion struktur formal pemerintahan, dan menjadi wadah dalam menemukan konsepsi dan pikiran yang selama ini dikembangkan pemerintah.
Hasil pertemuan ini, kata dia, akan dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Syahrul mengatakan, salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan di desa meningkat cukup banyak. Untuk itu, ia mengusulkan agar keberadaan dana desa sebanyak 1 miliar rupiah tiap desa harus dikelola dengan baik, bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata. Hal ini dikarenakan inti kemiskinan adalah kekurangan pendapatan.
Menemukan inti kemiskinan salah satunya dengan membuat mapping, kita harus tahu substansi kemiskinan. Sebagai contoh, dana desa bisa dirumuskan dengan baik menjadi hal-hal produktif di desa, jangan hanya program utama tapi juga pengembangan sektor pertanian.
Ditambahkan dia, pada awal 2018 direncanakan APPSI akan mengadakan rakernas. Sebelum pelaksanaan rakernas tersebut, akan dilaksanakan berbagai pertemuan dan rapat pengurus diantaranya di Sumatera Selatan pada Oktober 2017 dan Jatim pada bulan November 2017. Pertemuan di Jatim sendiri nantinya akan membahas mengenai berbagai masalah seperti ketimpangan anggaran dan keuangan daerah, serta aspek sosial dan normalisasi anggaran. Selain itu akan dibahas pula mengenai kerjasama dengan BUMN dan BUMD.
“Persiapan MoU akan disiapkan, jadi akan didata misal Jatim dan Jabar punya beras, daerah mana yang masih kekurangan yang harus dibantu,” terangnya. (*)
