Gubernur Soekarwo di Istana Wapres menerima penghargaan APE. foto:setdaprovjatim
Inspiring Jawa Timur
Program pengarusutamaan gender mendapat tempat istimewa di Jawa Timur. Lantaran istimewa itu akhirnya program ini membuahkan hasil gemilang. Sebagai bukti kegemilangan itu, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, untuk kali kedua , Rabu (21/12). Sebelum itu, penghargaan kategori mentor ini, telah diraih Jawa Timur pada tahun 2014.
Penghargaan APE kategori Mentor ini merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Penghargaan tersebut berupa trophi berwarna hitam . Diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Gubernur yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur, Dra. Lies Idawati, mengatakan, penghargaan ini adalah koordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pimpinan daerah atau bupati/walikota se-Jatim yang sangat baik di bidang pengarustamaan gender.
“Masyarakat Jatim memang produktif dan open minded. Kultur pembangunannya sudah matang. Ini semua tidak terlepas dari pendahulu-pendahulu kami. Para Gubernur sebelumnya, masyarakat, tokoh masyarakatnya luar biasa. Koordinasi masyarakat dan pimpinan daerahnya juga sangat bagus,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.
Kata Pakde, penghargaan ini juga diperoleh atas komitmen politik melalui diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD 2014-2019 Provinsi Jawa Timur pada visi misi salah satunya pada strategi pembangunan pengarusutamaan gender dan indeks kinerja utama.
Seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder, lanjutnya, mengimplementasikan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan pada semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Selain itu, seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder telah mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
Wapres RI Jusuf Kalla, mengingatkan, APE sesungguhnya adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak. Indonesia memiliki prestasi yang baik dalam hal kesetaraan gender. Terbukti, pernah mempunyai presiden perempuan yang bahkan di Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar belum pernah ada presiden perempuan.
“Di kabinet (kerja), 24 persen menteri adalah perempuan. Termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari pada upaya kita. Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik,” kata Wapres RI.
Oleh karena itu, Wapres RI Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik. JK juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria.
Dijelaskan, APE diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian lembaga dan pemda dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dan hak anak di tingkat regulasi, organisasi dan masyarakat. Terdapat empat kategori penghargaan APE yang diberikan yakni Pratama, Madya, Utama dan Mentor. Penghargaan APE kategori Mentor diberikan kepada 4 kementerian/lembaga, 6 pemerintah provinsi, dan 5 pemerintah kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi diraih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, dan Kepulauan
Untuk kementerian/lembaga diraih oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Keuangan. Untuk pemerintah kabupaten/kota diraih Kota Surabaya, Kabupaten Rembang, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk Kategori Pratama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 19 pemerintah kabupaten/kota. Kategori Madya diberikan kepada 2 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, dan 41 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk kategori utama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, 19 pemerintah kabupaten/kota. ***
