Kepala Bappeda Jatim Dr. Ir. H. RB Fattah Jasin, M.S., membuka Penyusunan Strategi Pembangunan Infrastuktur Prasarana SDA Provinsi Jatim 2015. foto:widikamidi
Sumber daya air yang menuju tingkat kritis di Provinsi Jawa Timur memerlukan penanganan sangat serius. Untuk itu sebuah strategi pembangunan infrastruktur prasarana sumber daya air mendesak dilakukan.
Terkait dengan itu, Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air di Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jawa Timur menggelar Rakor “Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2015”, Rabu (18/2).
Rapat dibuka Kepala Bappeda Jawa Timur Dr. Ir. H. RB Fattah Jasin, M.S., di Ruang Utama I Kantor Bappeda Jawa Timur, Jalan Pahlawan 102-108 Surabaya. Selain Kepala Bappeda, diantara narasumber yang dihadirkan adalah dari unsur BP DAS Brantas.
Mengemuka dalam Rakor, berlikunya alur birokrasi terkait pembangunan sumber daya air membuat beberapa program pembangunan terkait sumber daya ini lamban berjalan atau bahkan mandek. Sebab beberapa pihak terkait, dalam hal ini menyangkut Kementerian yang berbeda, tidak mengeluarkan ijin pembangunan.
Pembangunan embung misalnya. Embung adalah pembangunan prioritas di Jawa Timur. Bahkan oleh Gubernur dicanangkan pembangunan seribu embung untuk mengatasi bahaya kekeringan, erosi lahan, dan banjir. Sayangnya, lahan seringkali menjadi kendala utama. Masalah tukar-menukar lahan, pinjam pakai lahan sering menjadi hambatan dalam pembangunan program prioritas ini.
Harus bersinergi untuk menyusun strategi pembangunan yang benar. foto:widikamidi
Di Kabupaten Pasuruan dalam contoh yang lain, pembangunan embung bersinggungan dengan penggunaan kawasan hutan. Pengairan bekerja sama dengan sumber daya alam, namun pembangunan harus tersendat lantaran tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Selain itu juga harus mendapatkan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Program pembangunan akhirnya gagal, padahal sudah dianggarkan dalam rencana kerja. Ternyata lahan yang hendak dibangun tidak diizinkan. Akhirnya capaian program tidak terlaksana. Sebagai akibatnya, bidang yang mengerjakan menjadi sasaran kesalahan,” ungkap wakil dari Pasuruan.
Lain di Pasuruan lain pula permasalahan di Kabupaten Lumajang. Lumajang dihadang banjir lantaran pohon bakau ditanam di badan-badan sungai menuju di muara laut. Ini menjadi sumbatan tersendiri sehingga membuat air tidak lancar menuju arah muara. Banjir akhirnya merendam pemukiman dan lahan pertanian.
Di pihak lain, yang menanam bakau di badan sungai dan berdampak banjir itu adalah kehutanan Jember. “Kami sudah mengirim surat ke Dinas Kehutanan Jember dan hingga kini belum ada tanggapan,” jelas perwakilan dari Lumajang.
Sementara itu, di Bojonegoro, juga menghadapi kendala serupa. Dulu, kawasan hutan yang mencapai 44 persen mampu menampung curah hujan hingga 100 milimeter. Sekarang curah hujan 70 persen sudah membuat beberapa kawasan menjadi longsor dan banjir.
“Kami sudah menyiapkan rencana antisipasinya. Waduk Pacar yang dulu mampu menampung air sejumlah 42 juta kubik sekarang hanya mampu menampung 19 juta kubik. Terjadi pembukaan lahan yang luar biasa dan mengakibatkan sidementasi dan erosi luar biasa. Antisipasinya adalah pembangunan embung dengan memakai tanah kas desa, atau Perhutani. Embung yang dibangun kecil-kecil saja dan menampung 15 ribu kubik, dan kami berharap perijinan untuk embung ini tidak berbelit,” katanya. (widi)
