Kinerja Pemerintahan Jatim Raih Penghargaan Bergengsi

Wapres RI Boediono serahkan penghargaan kepada Gubernur Soekarwo, di Istana Wapres. foto:istimewa

LHE AKIP Peringkat A Hanya Diraih DIY dan Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Penghargaan bergengsi untuk pertama kali bagi Provinsi Jawa Timur ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono dan diterima Gubernur Jatim, Soekarwo, di Istana Wakil Presiden Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Penghargaan yang diterima Gubernur Soekarwo adalah Peringkat A untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Timur. Penghargaan tersebut didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2014 tingkat provinsi.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) RI  sebagai lembaga penilai, Jawa Timur memperoleh nilai 75,20 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.

Sebagai ilustrasi, di tahun 2010 Jawa Timur mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 47,93. Saat itu Jatim harus puas dengan peringkat C. Di tahun 2011 nilai meningkat mencapai 50,54, dan peringkatnya naik sedikit menjadi peringkat CC. Di tahun 2012 nilai naik lagi 65,49, peringkatnya melejit menjadi B.  Tahun 2013 lalu nilai makin membaik mencapai 66,28 dan peringkatnya B. Ini berarti selama lima tahun terakhir Jawa Timur selalu berhasil menaikkkan nilai akuntabilitas kinerja.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta meraih peringkat yang sama. Sedangkan dari kementerian/lembaga yang memperoleh peringkat A terdapat 5 kementerian atau lembaga yakni Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PANRB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gubernur Soekarwo mengatakan, tahun 2014 pertama kalinya Jawa Timur memperoleh peringkat A. Prestasi ini membanggakan karena hanya dua provinsi yang meraih penghargaan LHE AKIP dengan peringkat A. Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Masih menurut Gubernur, Jawa Timur harus terus mempertahankan peringkat ini dan bahkan harus meningkatkan kinerja pemerintahan. Beberapa langkah sudah dilakukan antara lain menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat kontrol pimpinan yang tepat terhadap kinerja bawahan di lingkungan birokrasi.

Manfaat SAKIP dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi dan SKPD, juga sebagai fungsi manajemen, promosi, mutasi dan rotasi. Selain itu, dapat menjadi outcome keberhasilan pembangunan Pemprov dan SKPD bisa terukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai, serta akuntabilitas menjadi lebih baik untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishment. (*/bbs/idi)