Gubernur menyerahkan Buku Penerapan SAKIP Kepada Menpan RI di Grahadi. foto:istimewa
SAKIP Alat Kontrol Menuju Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Melayani
Seorang pemimpin sudah selayaknya mempunyai alat kontrol yang komprehensif terhadap bahwahannya. Tujuannya, agar ritme kinerja bawahan selalu terukur sistem budaya kerjanya di lingkung birokrasi.
Alat ukur dan fungsi kontrol itu dinamakan SAKIP. Sakip adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP juga sebagai fungsi manajemen, promosi, mutasi, dan rotasi. Di luar fungsi tersebut, SAKIP juga bisa menjadi alat ukur untuk keberhasilan pembangunan di pemerintahan dan SKPD.
“Adanya SAKIP tingkat efektivitas dan afisiensi kinerja pegawai bisa dideteksi. Kepala Dinas bisa mengontrol langsung kinerja bawahannya yakni eselon III lewat laporan dan eselon III mengontrol kinerja Eselon IV,” kata Gubernur Soekarwo, di Grahadi.
Dikatakan Gubernur, terdapat langkah-langkah dalam mewujudkan akuntabilitas. Diantaranya melakukan diseminasi, bimbingan teknis kepada SKPD provinsi dan Pemkab/Pemkot terhadap penetapan kinerja, melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP, evaluasi SAKIP pada SKPD.
Kunci utama keberhasilan SAKIP adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan melayani. Contoh nyatanya, untuk akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan penilaian Opini WTP.
Di dalam SAKIP mengandung unsur perencanaan program dan anggaran, pengawasan pelaksanaan program dan evaluasi. Untuk pelaksanaan program, yang perlu diperbaiki adalah aparatur birokrasi yang mencakup kelembagaan, SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), dan SDM yang sesuai dengan kebutuhannya.
Yang lebih penting, aparatur birokrasi dalam melaksanakan program harus tepat waktu, dan kedisiplinan. Semakin lama sebuah proyek terselesaikan semakin sedikit efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat. (*/idi)
