Forum Ekonomi dan Keuangan Regional (FEKR) di Gedung BI Wilayah IV Jatim. foto:istimewa
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang Baru Dilantik, Dr. Ir. RB Fattah Jasin, M.S. Tampak Hadir di FEKR
Total realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp83,24 triliun. Investasi sebesar itu didominasi oleh realisasi investasi nonfasilitas yang mencapai Rp46,54 triliun.
Demikian dikatakan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, dalam paparan Mencari Solusi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Inklusif pada
Gubernur juga menegaskan, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp29,88 triliun. Sedangkan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp6,82 triliun.
Dari realisasi investasi PMDN yang mencapai Rp29,88 triliun tersebut industri makanan menjadi primadona dengan nilai investasi mencapai Rp7,56 triliun dari 22 perusahaan.
Kemudian bidang usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi mencapai Rp7,06 triliun dari 5 perusahaan, serta bidang usaha konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp5,55 triliun dari 5 perusahaan.
Sementara untuk realisasi investasi PMA yang mencapai Rp6,82 triliun. Industri logam, mesin, dan elektronika menjadi yang teratas dengan nilai investasi mencapai Rp1,52 triliun dari 14 perusahaan.
Bidang industri makanan dengan nilai investasi sebesar Rp1,41 triliun dari 20 perusahaan, serta industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi mencapai Rp0,95 triliun dari 13 perusahaan.
Sedangkan berdasarkan asal negara, Jepang menjadi yang teratas dalam PMA dengan nilai investasi mencapai Rp1,34 triliun dari 22 perusahaan. Kemudian Singapura dengan nilai investasi mencapai Rp1,19 triliun dari 22 perusahaan, serta RRC dengan nilai investasi mencapai Rp0,94 triliun dari 19 perusahaan.
Pada triwulan II/2014, kata Gubernur, capaian kinerja total izin prinsip investasi di Jatim mencapai Rp85,74 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 94,18 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri dari PMDN dengan nilai Rp17,77 triliun, dan PMA dengan nilai Rp67,97 triliun.
Berdasarkan minat negara asal PMA, Kuwait menempati urutan teratas yang paling meminati berinvestasi di Jatim dengan nilai Rp58,80 triliun dari 1 perusahaan. Kemudian RRC dengan nilai Rp3,55 triliun dari 32 perusahaan, serta Singapura dengan nilai Rp1,35 triliun dari 20 perusahaan.
Meski izin prinsip investasi dan realisasi investasi di Jatim meningkat, namun pertumbuhan ekonomi Jatim year on year melambat pada triwulan II/2014, yakni hanya mencapai 5,94 persen. Angka tersebut masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12 persen.
Masih menurut Gubernur, salah satu faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi Jatim adalah karena kinerja pertumbuhan tiga sektor dominan. Yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel, dan restauran juga mengalami perlambatan jika dibanding triwulan I/2014.
Pada triwulan II/2014, sektor pertanian menjadi yang paling lambat dengan kinerja pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Turun jauh dari kinerja triwulan I/2014 yang mencapai 1,76%. Sedangkan kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan tetap stabil di angka 6,81 persen.
Hanya kinerja pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restauran saja yang meningkat, yakni mencapai 7,37 persen, naik dari triwulan I/2014 yang mencapai 6,79 persen.
Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, pemerintah menyiapkan berbaga I strategi. Diantaranya; memperbaiki mekanisme pertanian dengan pemberian alat/mekanisasi untuk mendukung panen kepada petani. Memperbaiki infrastruktur dengan penambahan/perbaikan waduk dan saluran irigasi. Integrasi pertanian dan peternakan untuk pemanfaatan limbah di tiap sektor. Terakhir, mendirikan Rumah Pintar Petani untuk layanan one stop service kebutuhan petani terkait budidaya.
Hingga Triwulan II/ 2014, ekonomi Jatim masih berada dalam fase kontraksi karena perlambanan kinerja ketiga sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restauran.
Sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan dan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi Jatim. Untuk masalah pertanian, salah satu permasalahannya adalah alih fungsi lahan, persoalan irigasi, kurangnya penyebaran informasi mengenai harga pasar sebagai acuan petani dalam menentukan harga penjualannya.
Hadir dalam Forum Ekonomi dan Keuangan Regional itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang baru dilantik Dr. Ir. RB Fattah Jasin, M.S., Dishub LLAJ Jatim, Wachid, Kepala BPKAD Jatim, Budi Setiawan, Kepala Biro Perekonomian Jatim, I Made Sukartha, Kepala Disperindag Jatim, Warno Hari Sasono, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Jatim. (*)
