Ilustrasi (Foto: JIBI/Solopos/Maulana Surya)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan menggelar pertemuan bersama instansi terkait. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, seluruh kabupaten/kota sudah menjalin kerjasama dengan BPJS.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Kepala BPJS regional VII Jawa Timur Kisworo Wati, Kepala PT Jamsostek Jawa Timur Nyoman Ngurah, Kepala Biro Kesra Setdaprov Jawa Timur Ratnadi Ismaon. “Secara prinsip, Gubernur Jawa Timur memerintahkan tidak ada pasien yang sudah datang ke rumah sakit, kemudian ditolak,” ujar Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto di Surabaya, Jumat (3/1)
Ia menjelaskan, khusus Jamkesda memang harus ada kerjasama antara BPJS dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai penjamin dana Jamkesda. Hal ini tentunya berbeda dengan Jamkesmas yang didanai pemerintah pusat, sehingga otomatis langsung masuk ke BPJS.
Sedangkan, khusus buruh yang selama ini belum masuk ke Jamsostek, pemerintah juga akan segera mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak seluruh perusahaan segera mendaftarkan buruhnya ke BPJS.
Membahas persoalan BPJS, Edi Purwinarto menggelar pertemuan bersama sejumlah pihak berwenang. Antara lain Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Kepala BPJS regional VII Jawa Timur Kisworo Wati, Kepala PT Jamsostek Jawa Timur Nyoman Ngurah, Kepala Biro Kesra Setdaprov Jawa Timur Ratnadi Ismaon.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya tersebut sempat dipimpin oleh Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Namun, karena harus mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jombang, ia meminta izin terlebih dahulu.
Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Harsono. Sedangkan dari perwakilan buruh yakni Jamaluddin, yang juga Sekretaris Jenderal Aksi Jaminan Sosial (KAJS).
Menurut Jamaluddin, peserta BPJS di Jawa Timur sekarang baru mencapai 17 juta. Inipun merupakan warga yang dulunya ikut Jamsostek, Jamkesmas maupun Askes (untuk PNS, TNI dan Polri). Sedangkan, sisanya seperti warga yang awalnya masuk Jamkesda hingga saat ini belum ada satupun yang masuk BPJS. Padahal, seharusnya per 1 Januari 2014 semuanya sudah harus beres.
(Sumber: Jatimprov.go.id)
