Provinsi Jatim Berhasil Menekan Angka Buta Aksara

Ilustrasi (Karikatur: riaulive.com)

UNESCO memberikan penghargaan “King Sejong Literacy Prize ” kepada pemerintah Indonesia 2012 lalu. Prestasi ini merupakan salah satu potret keberhasilan program pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan. Keseriusan pemerintah membina taman bacaan masyarakat juga menjadi salah satu hal yang memikat organisasi PBB di bidang pendidikan itu.

Tak bisa dimungkiri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempunyai andil besar atas keberhasilan pemerintah pusat dalam meraih ’King Sejong Literacy Prize’. Sebagai provinsi dengan penyumbang angka tertinggi jumlah orang yang belum melek huruf di tingkat nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, dari tahun ke tahun, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim berhasil menekan angka buta huruf hingga ratusan ribu jiwa.

Hal ini dibuktikan dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Provinsi Jatim dan beberapa kabupaten/kota di dalamnya. Di tingkat nasional, Jatim berhasil menyabet gelar Anugerah Aksara Utama (2012) atas kepeduliannya dalam upaya memberantas buta aksara.

Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dispendik Provinsi Jatim, Dr. Harun, M.Si, MM mengatakan, salah satu konsen Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum selaku Gubernur Jatim memang untuk memberantas angka buta huruf. Targetnya, pada tahun 2015 nanti, warga masyarakat yang masih buta aksara bisa dientaskan seluruhnya menjadi melek aksara.

“Komitemen Pak Gubernur sangat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Jatim. Jadi, kami pun demikian, harus berusaha keras sesuai misi Gubernur,” tuturnya.

Atas komitmennya ini, tak hanya Pemprov Jatim yang menerima penghargaan di tingkat nasional, tapi juga beberapa kabupaten di dalamnya. Pada tahun 2010 Kabupaten Lumajang yang terpilih sebagai wakil Provinsi Jawa Timur dalam lomba keberaksaraan tingkat nasional di Bandung dan berhasil meraih juara II dalam memperingati Hari Keaksaraan Internasional.

Tak mau kalah dengan kabupaten lain, pada tahun 2012 lalu, Kabupaten Jember mendapat Anugerah Aksara Pratama di tingkat nasional atas prestasinya dalam upaya memberantas buta aksara. Berdasar data Dispendik Jatim, kabupaten yang bermotokan ’Carya Dharma Praja Mukti’ itu merupakan salah satu kantong buta aksara di Jatim.

Prestasi Kabupaten Bondowoso pun tak kalah apiknya. Bagaimana tidak? melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Harapan Bangsa di Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, berhasil menjadi pemenang lomba keberaksaraan di tingkat nasional pada tahun 2012. PKBM sendiri adalah suatu wadah dari berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

“Beberapa prestasi yang berhasil diperoleh di tingkat nasional tadi sangat membanggakan kami. Ini membuktikan bahwa Jatim dinilai sangat peduli dalam memberantas buta aksara. Tak hanya perhatian dalam sistem anggaran. Namun peduli secara sistem pembelajaran dan sinergis antara provinsi dan kabupaten kota.

Ada 38 kota dan kabupaten di Jatim yang sinergis berantas buta aksara,” jelas Dr. Harun, MSi, MM.

Tentu saja capaian itu berkat kejelian dari Pemprov Jatim bersama Dispendik Jatim dalam menggagas program keberaksaraan serta menggandeng mitra potensial untuk memberantas buta aksara di berbagai daerah yang menjadi kantong-kantong buta aksara di Jatim.

Berbagai mitra potensial di daerah kabupaten/kota di Jatim, antara lain Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Pemberdayaan Perempuan Prov Jatim. Kedua mitra ini sangat potensial untuk menyentuh langsung kaum perempuan yang masih buta aksara agar mau belajar lagi.

Kemudian menggandeng Badan Pendidikan Usia Dini Non-Formal dan Informal (BPAUDNI) dengan menerapkan keaksaraan akseleratif inovatif, yaitu baca, hitung, bicara, dan mendengar (Batungbingar) di kantong-kantong buta aksara, seperti Kabupaten Bangkalan, Probolinggo, dan Pasuruan.

Tak lupa pula turut melibatkan guru-guru sertifikasi dari segala jenjang, mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, untuk menjadi tutor program pendidikan keaksaraan. Juga merangkul Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan 832 unit Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di seluruh Jatim.

Mitra potensial lainnya dalam upaya memberantas buta aksara tentu saja dengan merangkul organisasi non kependidikan seperti Persatuan Istri Prajurit (Persit), organisasi persatuan istri anggota Polri (Bhayangkari), Muslimat, Aisyah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan masih banyak lagi yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim.

Selain itu juga turut melibatkan Kwartir Daerah (Kwarda) gerakan Pramuka Jatim dengan mengadakan program Saka Widya Bakti Aksara yang dirintis untuk konsen dalam menghapus tuna aksara di Jatim.

”Mereka kami jadikan tutor dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu masih banyak jaringan yang kami rangkul. Mereka sangat antusias menyelesaikan tugas pemberantasan buta aksara,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Jatim Nasor.

Berdasar data by name, by addres yang dikelola oleh PNFI Dispendik Jatim, buta aksara di Jatim tercatat sudah ada penurunan sebanyak 700 ribu jiwa. Data BPS menyebutkan pada tahun 2010 lalu jumlah tuna aksara di Jatim sebanyak 1,9 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2012 lalu menjadi 1,2 juta jiwa.

Selain itu, pada tahun 2012, dari 17 kabupaten di Jatim yang masuk zona merah, kini sudah berkurang 4 kabupaten. Berarti tersisa 13 kabupaten zona merah, yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi.

Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Tuban angka buta aksaranya sudah kurang dari 50 ribu jiwa.

Adapun sasaran prioritas pengentasan buta aksara adalah masyarakat nelayan di wilayah pesisir Jatim. Kemudian masyarakat desa yang berada di sekitar pedalaman hutan dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil di daerah perbatasan-perbatasan. Targetnya, dengan kerja keras dari Pemprov Jatim bersama Dinas Pendidikan Jatim serta merangkul berbagai mitra yang potensial, pada tahun 2015 nanti, Provinsi Jatim menjadi daerah yang bebas buta aksara.*

(Sumber: Surabaya Post Online)