Pakde Karwo di tengah peserta Forkom SAM Menko Kesra, yang membahas percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian MDGs di Jogyakarta, Kamis (14/2).
Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM) bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan 4 rekomendasi penting dalam menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia, setelah mencermati dan mendialogkan materi paparan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo yang membahas tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian MDGs di Jogyakarta, Kamis (14/2).
Dalam forum yang diikuti oleh seluruh staf ahli menteri di lingkup Kesra yang semalam dibuka oleh Menko Kesra Agung Laksono, merekomendasikan bahwa untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia diperlukan 4 syarat penting. Yaitu leadership yang punya hati terhadap orang miskin, melibatkan orang miskin sebagai subyek permasalahan bukan obyek, jangan meninggalkan kultur mereka dan menyelesaikan problem kemiskinan jangan menggunakan pendekatan efisiensi.
Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim ini, diminta oleh pemerintah pusat untuk menyampaikan pemikirannya dalam mengatasi problem kemiskinan berdasarkan pengalaman di Jawa Timur. “Pakde Karwo dinilai pemerintah sukses menurunkan angka kemiskinan, maka kita minta sumbangan pemikirannya untuk dijadikan acuan nasional,” ujar Dr. Dody Budiatman Staf Ahli Bidang Polhukam membuka dialog peserta dengan Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo kemauan kuat kepala daerah memegang peran penting untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di daerahnya. “Karena undang-undang dasarkan kita mengamanatkan anak telantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Ini kewajibah pemerintah,” pakde mengingatkan.
Untuk Jatim masyarakat miskin terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu hampir miskin yang mencapai 1.330.696 rumah tangga, miskin mencapai 1.256.122 rumah tangga dan yang sangat miskin mencapai 493.004 rumah tangga. “Untuk kelompok sangat miskin ini diambil alih oleh pemprov Jatim. Yaitu mereka yang jompo, cacat atau usia yang tidak produktif lagi selama hidupnya diberikan bantuan setiap bulan 20 kg beras dan uang Rp 150.000,” kata Pakde Karwo.
Sedangkan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin tetapi masih bisa produktif diberikan bantuan modal atau alat usaha sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. “Untuk mengatasi problem mereka (masyarakat miskin) maka mereka harus diajak merumuskan cara menyelesaikannya, masyarakat sendiri yang tahu caranya. Jangan paksakan pemikiran kita kepada masyarakat miskin. Kalau butuh kambing cempe ya kita sediakan, atau glodogan tawon,” lanjut Pakde.
Menurut Pakde Karwo yang tidak kalah penting untuk mengatasi problem kemiskinan di desa adalah memotong mata rantai pengijon atau rentenir. “Makanya Jatim menghibahkan Rp 25 juta ke koperasi wanita di 8.506 desa, selain di 115 koperasi karyawan, 450 koperasi pondok pesantren dan 200 LMDH. Melalui lembaga keuangan di desa ini, masyarakat miskin tidak lagi jadi perahan,” tambah Pakde Karwo.
Melihat kenyataan masyarakat sangat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, Pakde Karwo memperbaikinya melalui kerjasama dengan Kodam V/Brawijaya. “Sampai tahun 2013 akhir nanti akan dituntaskan 71.400 rumah. Langkah ini bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat untuk lebih baik. Karena memang mereka benar-benar tidak ada daya untuk memperbaiki rumahnya, untuk makan sehari-hari saja susah,” lanjut pakde.
Pakde Karwo berdialog dengan peserta ForkomSAM Menko Kesra di Jogjakarta, Kamis (14/2).
Para peserta sangat antusias menanggapi paparan Pakde karwo salah satunya Prof. Arief staf ahli Kementrian Polhukam yang menanyakan tentang cara menahan inflasi. “Karena kibajakan yang keliru bisa mengakibatkan kemiskinan. Maka Jawa Timur memiliki pengalaman untuk menahan inflasi saat jelang lebaran dan akhir tahun, yaitu memotong tataniaga melalui subsidi ongkos angkut 4 barang pokok dari pabrik ke pasar langsung. Kita siapkan Rp 12,5 miliar agar tidak terjadi lonjakan harga. Karena kalau terjadi inflasi, hanya masyarakat miskinlah yang terimbas,” jelas Pakde Karwo.
Langkah dan kebijakan pemprov. Jatim untuk mengatasi problem kemiskinan oleh Pakde Karwo dikemas dalam program Jalin Kesra, yaitu jalan lain menuju kesejahteraan. “Melalui program ini kabupaten dan kota dilibatkan, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Demikian juga setiap SKPD dapat disinergikan sehingga dapat bersama-sama mengatasi kemiskinan di Jatim,” tegas Pakde Karwo.
(Sumber: birohumas.jatimprov.go.id)
mantaapp…
boleh usul?