ilustrasi: tribunnews.com
Warga di sejumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Sidorajo Jawa Timur ingin sejumlah pogram pembangunan pemerintah untuk desa mereka juga bisa untuk pembangunan kantor Desa. Karena tak jarang warga harus membangunnya dengan uang warga.
Program-program yang dimaksud antara lain Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Infrastruktur Desa Tertinggal (IDT). Program ini diakui sangat bermanfaat. Alangkah baiknya kata warga kalau juga menyentuh program pembangunan kantor desa.
Dalam pelaksanaannya dana PPIP dari pemerintah pusat ini hanya boleh digunakan untuk infrastruktur seperti jalan. Padahal banyak desa yang membutuhkan balai atau kantor desa.
Hal ini terungkap saat sosialisasi program-program yang didorong oleh anggota DPR RI Sunartoyo di Balai desa Prambon, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Di hadapan anggota komisi X dari Fraksi PAN yang pernah duduk di komisi IX dan V ini, warga menyampaikan aspirasi mereka
Kepala Desa Prambon, Lilik Umfarikha menyampaikan aspirasinya agar program PPIP itu bisa untuk membangun Balai Desa. “Membangun balai Desa itu kan nilainya juga besar, untuk desa-desa miskin seperti di Desa kami agak kesulitan. Akhirnya warga desa yang mengumpulkan dana sendiri untuk membangunnya,” kata Lilik.
Belum lagi, kata warga ada jalan-jalan akses antar kampung yang masih belum beraspal. Jalan yang masih tanah pun kerapkali mudah kena banjir saat hujan. Kondisi ini semakin dirasakan sulit oleh warga saat mengajukan bantuan ke pemerintah, antrian penerima PPIP masih banyak.
Rata-rata warga di 9 Desa yang menerima program PPIP yaitu Desa Temu, Desa Simpang, Desa Mergobener, Desa Sebani, Desa Wonokarang, Desa Kemangsen, Desa Junwangi, Desa Terung Kulon dan Desa Tanggul merasakan kesulitan serupa.
Saat sosialisasi yang dihadiri Kepala Desa berserta perangkatnat juga warga warga dari 11 Desa di 4 Kecamatan di Sidoarjo ini Sunartoyo berjanji akan segera menyampaikan keluhan warga. Meski tak lagi di komisi V, Sunartoyo akan menindaklanjutinya saat ada rapat dengan Kementerian di DPR.
Selain sosialisasi program-program yang berkaitan dengan infratsruktur, Sunartoyo juga mengenalkan program pendidikan yaitu Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Kabupaten Sidoarjo mendapat jatah BSM untuk siswa SD sebanyak 6000 siswa dengan nilai Rp.360 ribu per siswa. Sebelumnya Sidoarjo sudah menerima BSM utk siswa SMP. tribunenews.com
tolong kalo ada bantuan turun kedesa sebaiknya di kontrol lagi di tanyakan kemasyarakan apakah dana bantuan ini benar-benar sampai pada yang berhak atau tidak
kami juga bangun Balai Desa Sendiri dan dengan swadaya masyarakat karena Pemerintah Daerah kayaknya setengah hati dalam melakukan percepatan pembangunan di desa, skrg saja aku terpaksa masih blm bisa bayar matrial di toko bahan bangunan,,,, ke mana harus menyampaikan aspirasi ini padahal Gus Ipul (Wagub Jatim) asalnya juga satu kecamatan dg Desaku.. hemmmm