ilustrasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur meminta program nasional jaminan persalinan segera dievaluasi karena dikeluhkan oleh banyak bidan dan ibu melahirkan.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Tri Yudiani, menyatakan banyak bidan di daerah itu mengeluhkan biaya persalinan yang tidak sebanding dengan dana yang dianggarkan dalam Jampersal.
“Memang sudah ada sekitar 40 bidan swasta yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menangani ibu melahirkan yang menggunakan program Jampersal. Namun kasihan kalau klaim dari Jampersal ini tidak sebanding dengan biaya persalinan normal,” katanya.
Biaya persalinan normal di bidan atau puskesmas rata-rata mencapai Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Sedangkan klaim Jampersal hanya sebesar Rp350 ribu untuk setiap persalinan.
Bidan yang sudah menandatangani MoU tersebut mau tidak mau juga harus melayani, tidak boleh menolak persalinan yang menggunakan Jampersal, meski dari sisi biaya tidak sebanding. Jika persalinan yang ditangani bidan bersangkutan mengalami kendala (masalah) dan harus dilakukan operasi sesar, katanya, baru dirujuk ke rumah sakit terdekat yang ditunjuk.
Ia mengakui, sampai sejauh ini banyak bidan yang mengeluhkan biaya persalinan yang didanai dari program Jampersal tersebut sehingga program dari pemerintah pusat ini harus dievaluasi, baik dari nominal yang dianggarkan maupun mekanismenya.
Menanggapi banyaknya keluhan dari bidan dan ibu-ibu yang melahirkan tersebut, Kepala Dinkes Kota Malang Enny Sekarengganingati mengakui, belum lama ini sudah ada evaluasi dari Kementerian Kesehatan di Kota Batu.
“Kementerian Kesehatan berjanji tahun depan akan diusulkan anggaran Jampersal ditambah menjadi Rp560 ribu untuk setiap persalinan,” katanya. MICOM
kenapa jampersal kok hanya dirumah sakit tertentu. tidak seluruh seluruh rumah sakit karena kan masih banyak yang bingung bagaimana n mau kemana melahirkan melalui jampersal………mohon perhatiannya saya ucapkan terima kasih