ilustrasi: bisnisindonesia.com
Proyek pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur senilai US$200 juta masih tersendat akibat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan proses tender.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah daerah sebagai penyelanggara hanya ingin agar seluruh proses pelaksanaan tender dikerjakan oleh daerah. Sementara pemerintah pusat sebagai pihak yang terlibat dalam penjaminan proyek harus memasukan konsultan mereka sebagai pendamping dalam pelaksanaan proses tender hingga kontrak ditandatangani.
Pasalnya, proyek berkapasitas 4000 liter per detik ini membutuhkan bantuan dan jaminan dari pemerintah agar tarif air yang dibebankan kepada masyarakat lebih murah dibandingkan bila hanya dikerjakan oleh swasta.
Sebagai perbandingan tarif air yang tidak disubsidi pemerintah akan mencapai Rp 2.500 per meter kubik namun dengan adanya bantuan dari pemerintah maka tarif air yang akan dijual kepada masyarakat menjadi Rp1.500.
“Sekarang ini pemerintah daerah curiga dengan pusat. Sementara pusat maunya proyek yang mereka bantu ini dapat diketahui betul prosesnya benar, jadi harus ada konsultan mereka di dalam. Tapi daerah tidak mau karena merasa bisa sendiri, ada arogansi di dalamnya, mandek ini jadinya,” ujar Menteri di Gedung Kementerian Umum, Jumat pekan lalu.
Djoko mengatakan saat ini pihaknya sebagai Kementerian yang menangani proyek yang telah dicanangkan sejak zaman Orde baru ini akan memberi masukan dan mempertemukan kedua belah pihak antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah sehingga koordinasi yang terjalin dapat diperbaiki.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar lima konsorsium yang telah lolos tahap prakualifikasi pada awal Agustus lalu merasa terjamin menginvestasikan dananya dalam proses tender proyek air yang mengaliri 5 kabupaten/kota ini.
Padahal menurutnya sejak semula persoalan menyangkut persiapan dan kelayakan proyek telah diperbincangkan dari awal. Sebab Umbulan merupakan salah satu proyek pemerintah berskema Public Private Partnership yang akan dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai lembaga penjamin bentukan Kemenkeu.bisnisindonesia.com
