ilustrasi: kompas.com
Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur periode 2007-2011 telah menerima 4.056 pengaduan. Pengaduan justru didominasi warga Surabaya.
Kepala Divisi Penanganan Pengaduan KPP Jatim Nuning Rodiyah di Surabaya, mengatakan, pengaduan yang diterima lembaga itu umumnya menyangkut instansi pertanahan, kependudukan, dan listrik. Dalam kurun waktu lima tahun, tiga instansi pemerintah paling sering dikeluhkan masyarakat.
Pengaduan didominasi pelapor yang tinggal di Surabaya karena sebagian besar warga kota dengan penduduk 3,5 juta jiwa ini sudah sadar akan perannya sebagai pengawas dan pengontrol pelayanan publik. ”Perlu diberi apresiasi jika ada warga melapor ke KPP Jatim,” kata Nuning.
Kepala Divisi Humas dan Database KPP Jatim Wahyu Kuncoro menambahkan, partisipasi dalam melaporkan ke KPP Jatim justru memacu kinerja pelayanan instansi pemerintah menjadi lebih baik lagi.
Berdasarkan data yang dihimpun KPP Jatim selama lima tahun, jumlah pengaduan tahun 2007 sebanyak 324 kali, 2008 (3.178 kali), 2009 (254), 2010 (172) pengaduan, dan tahun 2011 sudah sekitar 110 pengaduan.
”Keberadaan komisi yang melayani setiap pengaduan dari masyarakat dinilai masih dibutuhkan masyarakat Jatim, terutama menyangkut pendampingan dalam memecahkan suatu persoalan,” katanya.
KPP dalam menjalankan tugas selalu berperan sebagai mediator antara pengadu dan instansi yang dilaporkan. ”Tugas KPP bukan memberikan sanksi kepada instansi, melainkan memberikan solusi dari permasalahan yang diadukan oleh pelapor,” ucap Wahyu. kompas.com
Yth. Bapak gubernur dan wakil gubernur jatim,saya atas nama pemuda desa kacangan,kec malo,kab bojonegoro,mengeluhkan tentang adanya penambangan pasir liar,alasan para pemuda setempat tidak setutu
1.dampak lingkungan terutama aliran bengawan solo/tanah sekitar penambangan
2.jalanan akan cepat rusak
3.warga sekitar merasa kecewa karena tidak ada sosialisasi terlebih dahu dari pihak pengusaha
4.kalau di biarkan warga sekitar tidak bisa melaksakan rutinitas seperti biasa,mayoritan petani sayuran di pinggiran bengawan solo dan akan terancam kemiskinan yg berlebih
5.rumah di sekitar pinggiran sungai akan terancam longsor apabila penambangan ini di biarkan
sekian mohon segera di tindak lanjuti kami atas nama pemuda setempat menunggu aksi para pemimpin.
Dan apabila tidak ada aksi bisa jd kt smua yg akan beraksi trima kasih.
saya adalah karyawan yg bekerja di pt revka petra media,
besok kan pilgub, kantor saya masuk setengah hari dan tidak diitung lembur,.
tlg manajemen ditegur,.
no telpnya 031 5016848
terima kasih
saya perpanjang stnk sepeda motor di samsat madiun,atas nama pemilik pertama karena belum saya balik nama,,tetapi terblokir karena udah di lapor jual oleh pemilik pertama,,,,jadi saya di suruh buka blokir dengan membayar sejumlah uang.motor saya kan bukan motor curian kenapa harus ke blokir??? apa ini hanya permainan samsat aja..????
info yang sangat menarik,terima kasih pak atas informasinya
saya pajak motor di samsat madiun..di suruh mas q.pdhk g pernah minta blokir….msh satu minggu kio.udah diblokir.ko ad” aj
Dengan hormat
Saya hanya mau menanyakan status tanah yg kami tinggali in bekas pengeboran minyak yg sudah kurang lwbih 40 th d tinggalkan oleh pertamina dan selama in tidak ad masalah xampai sekarang br ad masalah dr desa yg ad bahwasannya kami akan d pungut biaya kantrak oleh desa setempat yg secara sepihak d putuskan oleh perangkat setempat trus kami ingin kejelasan dr pihak pertamina selaku pemilik tanah,dan ad indikasi pungli dalam sketsa tersebut tlng d tindak lanjuti secepatnya. Trimakasih
Dengan hormat.
Saya ingin mengurus surat pindah, saya sudah membawa surat keterangan pindah saya dari kabupaten saya. Tapi di kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro saya mendapat pelayanan yang sangat tidak menyenangkan… Saya disuruh menunggu staff disana istirahat sampai jam 14.00 wib dan tidak ada tindak lanjut, sedangkan saya harus libur kerja dan dipotong gaji… Saya sangat berharap kasus ini segera di tangani, karena bagi saya penduduk sangat membutuhkan pelayanan dr pemerintah. ….