Gubernur Jatim Soekarwo saat menyampaikan usulan dalam sidang Kelompok Kerja II
Ada empat hal penting yang disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam Rapat Kerja (Raker) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 di Istana Bogor pada 18-19 April ini. Tiga hal tersebut adalah persoalan kelangkaan gas di Jatim, revitalisasi pabrik gula (PG), persoalan garam Madura yang memiliki kualitas bagus, serta pendalaman pelabuhan yang ada di Surabaya, Jatim.
Raker yang dibuka dan dipimpin oleh Presiden didampingi Wakil Presiden ini juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Komite Inovasi Nasional, Komite Ekonomi Nasional, para direktur utama 39 BUMN, pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang Indonesia, dan lainnya.
Dalam pembagian kelompok kerja, Gubernur Jatim masuk pada kelompok dua yang membahas tentang besi baja, mesin dan peralatan transportasi, tekstil, makanan minuman, perkapalan, alustista, telematika dan pariwisata. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan mengusulkan agar 4 permasalahan yang bersentuhan dengan masyarakat untuk dibahas lebih tajam.
Pakde Karwo—panggilan akrab gubernur Jatim, mengatakan, ketika melakukan pertemuan dengan para pengusaha di Jatim, ketersediaan gas industri dikeluhkan pengusaha. Untuk tahun 2010 ini saja kekurangan 405 MMSCFD. ‘’Maka pada kesempatan ini saya usul agar di Jawa Timur dibangun pabrik pengolah gas liquid dari Bontang dan Papua,” usul Pakde untuk menjawab kebutuhan gas para industriawan Jatim karena pertumbuhan ekonomi Jatim sangat signifikan. Selain usulan tadi, Pakde Karwo juga mengusulkan revitalisasi PG di Jawa Timur. “Saat ini produksi gula Jatim 1,2 juta ton atau sekitar 46% nasional dari produksi nasional 2,4 juta ton dan kebutuhan kita 3,6 juta ton, atau kekurangan 1,2 juta ton. Saya usul agar dilakukan revitalisasi pabrik gula, dan sindikasi perbankan jatim sudah bersedia untuk melakukan hal ini,” ujar Pakde Karwo dalam pertemuan yang dipandu oleh Menteri Perindag Marie Elka Pangestu.
Pakde Karwo-pun teringat persoalan garam nasional, dimana Indonesia masih mengimpor garam sebanyak 80%, sedang kualitas garam di Madura sangat bagus dan bisa dikembangkan. “Saya berharap agar ada perbaikan pergaraman nasional melalui pulau Madura, supaya kita tidak impor lagi,” usulnya.
Disinggung soal pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, Pakde Karwo juga minta agar bottleneck pertumbuhan ekonomi dalam soal infrastruktur juga memerhatikan pelabuhan. “Kita tidak bisa langsung melakukan pengangkutan ke pembeli, karena pendangkalan jalur pelabuhan, maka dari itu saya usul agar segera dilakukan pendalaman jalur pelabuhan agar kapal-kapal besar tidak perlu singgah lagi ke Singapura tapi langsung ke pelabuhan kita,” katanya.
Kesempatan yang langka tersebut benar-benar dimanfaatkan Pakde Karwo untuk memberikan solusi permasalahan nasional yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selain persoalan diatas, Pakde karwo juga menyampaikan permasalahan penting dan solusinya terkait pertanahan, golden share bagi daerah terkait industri besar juga persoalan daging yang menyangkut nasib peternak.
Sementara itu Presiden SBY di depan peserta MP3EI menegaskan agar kesempatan raker ini benar-benar dimanfaatkan untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalan bottleneck pertumbuhan ekonomi. “Gunakanlah kesempatan yang luar biasa ini untuk menghilangkan bottleneck pertumbuhan ekonomi.Karena dengan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, menurunkan jumlah pengangguran, mengurangi angka kemiskinan dan jangan lupa tidak merusak lingkungan,” pesan presiden kepada peserta raker.
Sementara itu Wapres Prof Boediono saat memimpin rapat menjelaskan bahwa permasalahan bottleneck pertumbuhan ekonomi ini sangat mengganggu bangsa kita. “Karena menyandera pertumbuhan ekonomi kita. Antara lain persoalan peraturan yang tumpang tindih, kapasitas birokrasi, korupsi dan warisan masa lalu berupa proyek-proyek yang mangkrak. Sudah mendapat izin tapi tidak dapat dilaksanakan, Contohnya bidang infrastruktur,” tambah Boediono
Rapat kerja kali ini merupakan bagian dari proses penjang penyusunan MP3EI yang inclusive dan comprehensive, serta merupakan tindak lanjut dari direktif Presiden SBY yang disampaikan pada retreat di Bogor tanggal 30 Desember 2010 yang lalu, Raker Presiden di JCC tanggal 10 Januari 2011, dan rapat kerja dengan pemerintah daerah dan BUMN di Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 21-22 Februari 2011 lalu. Sebagai tindak lanjut dari direktif Presiden telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan dunia usaha (15 Maret 2011), Sekda dan Kepala Bappeda Provinsi (22 Maret 2011), dan Tim Pengarah (11 April 2011), kemudian menjadi bahan Raker terakhir yang diselenggarakan selama 2 hari ini di Istana Bogor.
Dalam raker tersebut berbagai perwakilan dunia usaha dari berbagai sector, pemerintah daerah, serta BUMN tampak hadir. Representasi yang luas dari para penggerak ekonomi nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan ownership, dan membangun kesepakatan komitmen antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan MP3EI 2011 – 2025. Dengan terbangunnya rasa memiliki dan komitmen antar stakeholder yang kuat, MP3EI tidak lagi hanya menjadi sebuah dokumen perencanaan yang kaya pemikiran namun miskin pelaksanaan. Namun sebaliknya, MP3EI akan menjadi sebuah panduan bersama pada tingkat pelaksanaan yang mampu menyatukan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendorong percepatan dan perluasan inclusive growth. Dengan demikian target menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, dan 6 (enam) negara besar dunia pada tahun 2050 bukanlah sebuah utopia yaitu melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7%-8% per tahun secara berkelanjutan.
“Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama yang meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional,” ujar Menko Ekonomi, Hatta Rajasa saat laporan dalam pembukaan Raker. (*)
