Saifullah Yusuf
Harapan masyarakat dan ormas Islam agar Pemprov segera menutup lokalisasi kemungkinan belum bisa terealisasi. Sebab penutupan dalam waktu dekat, belum akan dilakukan Pemprov, namun usaha untuk mengurangi jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) akan tetap dilakukan.
Untuk keseriusan itu, Wakil Gubernur Jatim, H.Saifullah Yusuf meminta seluruh Bupati/Walikota melakukan pendataan daerahnya yang terdapat kawasan lokalisasi.
Saat ini, kata Wagub, ada sekitar 40 lokalisasi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, namun jumlah tersebut bisa bertambah karena ada praktek prostitusi terselubung.
Agar jumlah lokalisasi tidak berkembang, maka salah satu cara yang dilakukan oleh Pemprov adalah dengan menekan jumlah PSK agar tidak bertambah. Jika cara ini berhasil, dalam waktu lima tahun jumlah PSK akan semakin menurun dan lokalisasi pasti akan tutup dengan sendirinya.
Pria yang biasa disapa Gus Ipul itu mengaku tidak mungkin langsung melakukan penutupan, karena pasti akan ada gesekan antar masyarakat, apalagi jika langsung menutup Lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Dolly. “Untuk langsung menutup lokalisasi memang tidak mungkin, karena pasti ada gesekan, sebab disana juga banyak orang yang mencari penghasilan. Jadi lebih baik kita menekan jumlah PSK,” katanya usai menghadiri Launcing PT. Peruri Wira Timur di Jatim Expo, Kamis (8/4).
Langkah lain yang ditempuh oleh Pemprov adalah dengan memberikan modal usaha bagi PSK di dua lokalisasi di Surabaya, yakni Bangun Sari dan Kremil. Saat ini Pemprov juga mengucurkan dana usaha sekitar Rp2,5 juta untuk modal. “Dua lokalisasi itu akan kami jadikan pilot project, jika cara itu berhasil mengurangi PSK maka akan kita kembangkan ke seluruh Jatim,” katanya.
Sebelumnya Gubernur Jatim juga sudah melayangkan surat kepada Kepala daerah di 38 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur diminta untuk aktif mengikis praktek prostitusi maupun lokalisasi. Pemprov Jatim menyerahkan mekanise dan forumulanya ke masing-masing daerah.
Dengan dikirimnya surat ke walikota dan bupati, Pemrov Jatim menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, jumlah lokalisasi maupun PSK-nya bisa terkikis habis. “Silahkan masing-masing kepala daerah menggunakan alternatif untuk memerangi masalah ini,” terangnya.
Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini menegaskan, surat dari gubernur tidak menggunakan kata larangan atau ditutup. Pasalnya, penggunaan kata tersebut, bisa salah persepsi dan menimbulkan konflik baru.
Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan penyebaran virus HIV AIDS berasal lokalisasi, bahkan korbanya tidak hanya para lelaki yang memanfaatkan jasa PSK, tapi juga para ibu rumah tangga juga tertular karena suaminya sering ‘jajan’ ke lokalisasi. “Ini sudah sangat berbahaya, jadi kami berharap upaya yang ditempuh oleh Pemprov bisa menurunkan jumlah PSK,” katanya.
Sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Jatim, KH Abdussomad Bukhori meminta kepada gubernur agar Jatim bebas dari praktik prostitusi. keberadaan prostitusi tidak saja bertentangan dengan agama, tapi juga berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Abdussomad yakin, jika Dolly ditutup bisa menyelamatkan warga Surabaya dari bencana moral.
Demikian juga dengan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Mutawakkil ‘Alallah yang mengatakan harus ada niat dari Pemprov maupun Pemkab/Pemkota untuk menutup lokalisasi. Ia juga mencontohkan jika Jakarta berhasil menutup Keramat Tunggak kenapa Pempkot Surabaya gagal menutup Dolly.
Dari data yang ada, ada 497 PSK dan 50 germo di Dolly, kemudian lokalisasi Jarak, 648 pelacur dan 270 germo. Dupak Bangunsari sebanyak 274 pelacur dan 85 germo, sedangkan Tambak Asri sebanyak 509 pelacur dengan 134 germo. Selain itu, lokalisasi Sememi sebanyak 212 pelacur, 24 germo, dan Klakahrejo sebanyak 91 pelacur, 21 germo. (wwn)
