Suramadu
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) berencana mulai menggelar tender pembangunan rest area di kaki Jembatan Suramadau sisi Madura paling lambat Maret 2011. Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 110 miliar yang bersumber dari APBN.
Deputi Perencanaan BPWS Maruits Pasaribu mengatakan, saat ini BPWS sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Bangkalan untuk melakukan pembebasan tanah. “Luas lahan yang dibebaskan nantinya sekitar berada di sisi kanan dan sisi kiri akses Jembatan Suramadu yang ada di kaki Pulau Madura,” ujar Maruits, Senin (28/2).
Selain pembebasan lahan, katanya, bangunan yang paling mendapatkan prioritas, yakni masjid, pusat informasi dan bangunan yang nantinya menjadi semacam Islamic Center. “Nantinya mereka yang memasuki Pulau Madura bakal bisa melihat masjid yang dibangun di sisi kiri jalan akses,” ujarnya.
Maruits mengatakan, nantinya para pedagang kaki lima yang semula banyak bertebaran di kaki jembatan bakal dimasukkan ke semua rest area ini. “Rencananya, stran statusnya tidak hak milik tapi disewakan saja.
Tujuan kami juga supaya mereka bisa mandiri, nantinya kami juga menggandeng Dinas Koperasi dabn UKM untuk melakukan pembinaan,” ujarnya.
Sekedar diketahui, rest area itu nantinya bakal dibangun di Desa Sukolilo dan Pangpong, Bangkalan. Rest area di sisi barat jalan akses Bangkalan itu berada sekitar 300 meter dari bekas kantor proyek Suramadu sisi Madura. Fasilitas baru ini akan berdiri di atas lahan kurang lebih 35 hektare.
Beberapa fasilitas akan melengkapi rest area itu, di antaranya areal parkir, ruang terbuka hijau, dan fasilitas peribadatan berupa masjid. Selain itu, akan ada juga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kios untuk PKL, dan pusat penjualan kerajinan khas Jatim.
Pengangguran
Jembatan Suramadu yang dioperasionalkan sejak dua tahun lalu itu telah melahirkan 200-an penganggur di kawasan Penyeberangan Ujung (Surabaya) dan Kamal (Madura). “Sekarang, ada 200-an karyawan ASDP, DLU, pertokoan, pasar swalayan, dan restoran siap saji yang menganggur,” kata Ketua Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jatim Prof Daniel M Rosyid PhD MRINA.
Hal itu karena kegiatan penyeberangan di Ujung-Kamal menurun drastis hingga tinggal 20 persen pasca-operasional Jembatan Suramadu. “Karena itu, HAPPI Jatim menggagas upaya revitalisasi kawasan penyeberangan dan perairan sekitar Suramadu menjadi Kawasan Wisata Bahari, tetapi respons masih datang dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, sedangkan Pemkab Bangkalan belum,” katanya.
Menurut pakar kelautan itu, revitalisasi kawasan Ujung-Kamal itu telah didukung PT ASDP, PT Pelindo 3, PT DLU, Dinas Pariwisata dan DKP Jatim, serta Surabaya dengan anggaran sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk kurun 2011-2014. “Revitalisasi Ujung-Kamal sebagai pusat kawasan wisata bahari itu akan dirancang dalam bentuk paket yang nyambung dengan sejumlah ikon, seperti Patung Monjaya, Suramadu, Kalimas, gedung-gedung tua Adpel, HOS Sampoerna, hingga wisata pesisir Pamurbaya,” katanya.
Pakar kelautan di bidang Small Craft Technology (teknologi kapal kecil) itu mengatakan kawasan wisata bahari itu berpusat di Ujung-Kamal karena kawasan itu akan dijadikan pangkalan kapal wisata.
“Untuk itu, kami akan mengutamakan perbaikan dermaga Ujung dan Kamal untuk menjadi dermaga yang bisa digunakan pangkalan untuk kapal wisata, lokasi mancing, diving (menyelam), dan surfing (selancar) dengan kapal kecil,” katanya.
Setelah itu, pihaknya akan memperbaiki tata ruang di Ujung dan Kamal yang belum cocok sebagai kawasan wisata karena banyak sampah, kumuh, gelap, dan banyak pengemis sehingga akan melahirkan banyak pekerjaan baru, termasuk bagi pengemis itu.
“Dalam waktu yang bersamaan, kami akan merancang kapal wisata, apakah kapal wisata berukuran besar yang dibuat dari bekas kapal perang atau kapal wisata berukuran kecil yang dibuat mahasiswa sekaligus merancang lampu-lampu wisata dan papan penunjuk beberapa lokasi wisata yang ditawarkan,” katanya.
Penataan yang juga penting adalah regulasi dan ruang perairan Selat Madura, penyiapan Pusat Informasi Wisata, penataan lingkungan fisik dan sosial di kedua kawasan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan lokakarya tentang revitalisasi kawasan Ujung-Kamal sebagai kawasan wisata di Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan, Madura, Jatim pada 8 Februari lalu. “Revitalisasi itu telah menjadi kesepakatan dalam lokakarya yang dihadiri akademisi, PT ASDP, PT DLU, PT Pelindo 3, CV Ikan Terbang, DKP Provinsi Jatim, Dinas Pariwisata Jatim dan Kota Surabaya, Dinas Pertanian Kota Surabaya, Kelompok Nelayan, dan sebagainya,” katanya. (faz, yop)
proyeknya di tenderkan, apa pembebasan lahannya sudah di lakukan….? proyek pembangunan macam apa ini….?
Yang tidak pernah dilakukan (tidak mau/diabaikan) oleh pemprov, para pengambil kebijakan, peneliti – akademisi adalah Kearifan memahami ” kebutuhan dan keinginan” masyarakat madura (Living heritage), bagaimana kehidupan mereka setelah tanah terbeli/dibebaskan ?, keterikatan emosional, kultural, sosialnya?. Sangat tidak manusiawi dan tidak beradab jika hanya memikirkan menghadirkan rest area dengan janji kesejahteraan yang tidak mungkin terwujud, karena setiap keinginan menghadirkan fasilitas baru selalu diikuti dengan keinginan pribadi bagi para pengusul kebijakannya. Sungguh tidak beradab merencanakan di tanah yang bukan miliknya dengan mengatasnamakan negara dan demi kepentingan masyarakat. Jika sampai hari ini tidak ada sejengkalpun tanah di sisi kaki madura yang dibebaskan BPWS, bisa dipahami karena lembaga ini tidak pernah mau mendengarkan dan bisa membaca apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat madura. Masyarakat madura lebih bisa membuat rest area – nya yang lebih mensejahterakan mereka, dengan cara mereka, dengan kearifan budaya mereka, dan lebih tahu cara membahagiakan tamu, seperti yang diyakini dalam ajaran agamanya. Dan itu akan diwujudkan, Insya Allah.