ilustrasi: gresnews.com
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) harus ikut menjaga suasana investasi di Jatim tetap kondusif agar terus berkembang. Karena tidak akan ada karyawan kalau tidak ada perusahaan, dan tentunya tidak ada perusahaan kalau tidak ada investasi.
Harapan itu diutarakan Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo pada Pembukaan Konferda VII Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Prov Jatim, di Hotel Selecta, Kota Batu, Sabtu (26/2) sore.
Menurut gubernur, untuk menarik investasi di Jatim selain promosi investasi di berbagai kesempatan, Pemprov Jatim memberikan kemudahan kepada calon investor terutama terkait dengan kemudahan pengurusan ijin usaha, ketersediaan listrik, tersedianya lahan industri dan kualitas buruh yang kondusif. Selain itu terus mendorong berkembangnya kewirausahaan/ usaha mandiri yang berbasis ekonomi kerakyatan, karena 98 % pekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan program Pemprov sampai 2013 berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan rusunawa.
Soekarwo juga mengutarakan akan mempersiapkan SDM siap pakai sesui kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan di UPT pelatihan kerja. Di Jatim ada 16 UPT. Tahun 2010 yang bertaraf internasional ada 4 yaitu di Surabaya, Singosari, Jember dan Madiun. Tahun 2011 akan ditambah 5 lagi, yaitu di Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Tuban dan Sumenep.
Persoalan yang dihadapi para buruh yang sangat penting adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam jangka panjang para pekerja tidak bisa protes saja tetapi kualitas SDM harus ditingkatkan. “Saya usul ada kluster antara pekerja high teknologi dengan yang punya ketrampilan standar. Semua harus dibicarakan dengan Tripartit, yaitu pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja (SP) dan pemerintah mendorong/ membantu mewujudkan keadilan terutama berkaitan dengan pemenuhan 100 % (KHL) yang harus segera dirumuskan,” ujar Soekarwo.
Usai membuka Konferda, Soekarwo menambahkan, prioritas program pemprov Jatim serius menangani Gepeng (Gelandangan dan pengemis), anjal (Anak Jalanan) dan WTS. “Pemerintah sangat peduli. Mereka diajak bicara untuk mengetahui sesuai dengan keinginannya kemudian dan dilatih. Saya minta jangan ada tambahan WTS baru dan jangan berada di pinggir jalan. WTS yang lama harus dilakukan pendekatan oleh ustadzah/ ustadz. Setelah ditraning, mereka akan diberi modal untuk memulai usaha sebagai modal hidup, tentunya sesuai dengan keinginan masing-masing. Biasanya meracang/ kelontong, mendirikan jasa tambal ban, atau usaha lain yang dan lain yang menghasilkan uang dengan cepat.
Jumlah agkatan kerja di Jatim saat ini 19.527.051 orang, sedang yang terserap 18.698.108 orang. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka mencapai 828.943 orang.
Adapaun jumlah perusahaan sebanyak 30.400 dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) 808 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 2.304.539 orang.
Sementara itu Ketua DPD Konfederasi SPSI Prov Jatim Drs. Rendra Kresna, SH mengatakan, upah bukan momok tapi keinginan bersama yang harus dilakukan masyarakat industri. “Upah sangat penting agar terjadi keadilan dalam kelompok industri,” katanya.
Forum yang berlangsung tga hari yait tanggal 26 s/d 28 Pebruari ini dihadiri Ketua DPC dan sekretaris SPSI Kab/ Kota se Jatim dan 11 Federasi ini selain untuk mengevluasi perjalanan SPSI, juga untuk mempertangung jawaban program, menyusun pengurus, dan peningkatan upah buruh, harkat dan martabat pekerja.
(Humas Pemprop Jatim Sil/ Foto : Mantri)
