Ketua DPW PPP Jatim KH Musyafak Nur menyerahkan award PPP ke Gubernur Jatim, Soekarwo pada acara Muswil DPW PPP Jatim di Asrama Haji, Senin (7/2) kemarin.
Gubernur Jawa Timur Dr.H. Soekarwo berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau peduli dengan masalah sosial seperti penanganan masalah Wanita Tuna Susila (WTS), Anak Jalanan dan Pengemis dan Gelandangan (Gepeng). Sebab parti berlogo Ka’bah itu memiliki sejarah yang cukup kuat di mata masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Pakde Karwo—sebutan lekat Gubernur Jatim Soekarwo, saat hadir dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se Jatim, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (7/2). “Para ustad harus bisa mengajak para WTS kembali ke jalan yang benar,’’ kata Pakde.
Pakde juga mengajak PPP bekerja sama menangani program khusus yang dipinggir jalan yakni Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan (Anjal). “Mereka perlu dilakukan pembinaan, lalu diberikan modal sesuai keinginan masing-masing,” katanya.
Jika PPP mau bekerja sama menangani program ini, kata Pakde Karwo, tidak hanya beban Pemprov Jatim berkurang, politik yang selama ini terkesan ruwet, akan menjadi sangat sederhana yaitu sangat konkrit tujuannya untuk kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP-PPP sekaligus sebagai Menteri Agama RI Dr. H. Surya Dharma Ali mengatakan, ada dua hal yang akan dilakukan Kementerian agama. Pertama Pendidikan Terapan Anak Harapan berupa pendidikan sekolah ber-asrama, kebanyakan di Pondok Pesantren. Maksudnya untuk memberikan pendidikan yang semestinya kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya Anjal, jangan sampai mereka didera kemiskinan terus menerus. Tahun lalu, 500 orang sudah dikirim ke berbagai Ponpes di Jatim.
Kedua, Kementerian Agama sedang melakukan pengkajian program Madrasah Gratis. Artinya pendidikan di Madrasah sejak Ibtidaiyah sampai Aliyah akan gratis. Namun masih dalam proses penghitungan kemampuan pemerintah dari sisi anggaran, apakah untuk Indonesia Bagian Timur dulu, atau ditambah Bagian Tengah, atau seluruh Indonesia.
Dari data yang ada, Sekolah Madrasah swasta (91,5 %) yang pendiriannya merupakan inisiasi dan perjuangan para ulama, sedangkan 8,5 % sekolah madrasah negeri. Pemerintah wajib meberikan perhatian agar lembaga pendidikan meningkat kualitasnya sekaligus meningkatkan akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang dikelola para alim ulama.
Dikatakan Menag, selama ini banyak orang mengira Kementerian Agama hanya mengurusi Haji. Padahal haji merupakan salah satu urusan. Salah satu kewajiban Kementerian Agama adalah meningkatkan kualiats pendidikan agama dan keagamaan. Dari APBN, anggaran Kementrian Agama untuk pendidikan Agama dan Keagamaan sangat besar yaitu sekitar Rp 27 Triliun dari Rp31 Triliun.
“Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Saat ini ada kesenjangan dalam menikmati pendidikan. Padahal seharusnya, pendidikan bukan barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat,” tandasnya.
Sebagai Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali mengharapkan, hasil Muswil PPP harus menegakkan ahli sunnah wal jama’ah. Jatim sebagai basis PPP harus membangun kebersamaan semua komponen baik para ulama, pimpinan pondok pesantren, maupun eksekutif. “Merajut kebersamaan dengan menyatukan kehidupan kader dengan mayarakat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPW PPP Jatim Drs. Musyafaah Nur mengatakan, melalui Muswil ini para kader harus utamakan kekompakan dalam membangun komitmen untuk memperbesar PPP, mempertahankan suara yang dimiliki dan mengambil kembali suara yang hilang pada Pemilu yang lalu, serta merekrut kader baru. “Oleh karena itu perlu kesinambungan kepengurusan untuk melakukan langkah strategis yaitu membangun kekompakan/ kebersamaan, memperkuat komitmen, memperluas basis lintas sektor antar generasi PPP,” katanya. (bhi)
