Selasa, 24 Oktober 2017
Sosialisasi Monev PPID 2017

Sosialisasi Monev PPID 2017

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan PPID Tahun 2017 hari Jumat (08/09) di Aula Kominfo Prov Jatim. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Prov… Read more »

Presiden Perlu Segera Tetapkan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Presiden Perlu Segera Tetapkan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

PASCA Amandemen UUD 1945, Indonesia tidak saja mengakui Keterbukaan Informasi sebagai Hak Azazi Manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) namun juga mengakui Keterbukaan Infornasi sebagai Hak… Read more »

Wapres Anugerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Wapres Anugerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Wakil Presiden Boediono menganugerahkan penghargaan kepada badan publik yang memberikan layanan informasi terbaik, baik di tingkat pusat (kementerian dan lembaga) maupun provinsi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat. Pemberian penghargaan… Read more »

Siapkah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?

Siapkah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?

Pertemuan BAKOHUMAS Regional Indonesia Barat Tahun 2012 diselenggarakan di kota empek-empek Palembang pada tanggal 25-26 Juni 2012. Pertemuan tersebut merupakan tempat bertemuanya para insan-insan kehumasan pemerintah baik dari Pusat maupun… Read more »

KIP: MA Tak Patuhi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

KIP: MA Tak Patuhi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai, jika memang benar peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz sampai dioper sana-sini saat meminta informasi publik ke Mahkamah Agung, berarti benteng terakhir pencari keadilan tersebut… Read more »

Pertanggungjawaban dan Kwitansi Pembelanjaan Dana BOS Merupakan Informasi Publik

Pertanggungjawaban dan Kwitansi Pembelanjaan Dana BOS Merupakan Informasi Publik

Ketua Mejelis Komisioner Komisi Informasi Henny S. Widyaningsih mensarankan kepada Termohon, SDK ST Anna Ceger untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri bila keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat yang telah… Read more »

Pemerintah Tak Maksimal Terapkan UU KIP

Pemerintah Tak Maksimal Terapkan UU KIP

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yakni MediaLink, KontraS, Yappika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesia Budget Center (IBC) dan Yayasan Tifa menilai pemerintah tidak maksimal dalam menerapkan Undang-undang… Read more »

2 Tahun UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi Masih Rendah

2 Tahun UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi Masih Rendah

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah 2 tahun berjalan. Namun hingga kini pengelolaan informasi di instansi pemerintah masih rendah. “Selama 2 tahun berjalannya UU KIP, di badan publik harus ada… Read more »

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Publik Bukan Berarti Buka-Bukaan

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Publik Bukan Berarti Buka-Bukaan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menuturkan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan berarti masyarakat bisa buka-bukan dalam mengakses informasi dari badan publik yang… Read more »

Peraturan MA Nomor 02 Tahun 2011, Komisi Informasi Jadi Lembaga Pengadil

Peraturan MA Nomor 02 Tahun 2011, Komisi Informasi Jadi Lembaga Pengadil

Jakarta Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 2/2011. Dengan keluarnya PERMA tersebut, alhasil Komisi Informasi otomatis menjadi lembaga pengadil tingkat pertama. “Dengan keluarnya PERMA tersebut, Komisi Informasi… Read more »

© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim