Wapres Boediono (foto: www.kemenag.go.id)
Wakil Presiden Boediono menganugerahkan penghargaan kepada badan publik yang memberikan layanan informasi terbaik, baik di tingkat pusat (kementerian dan lembaga) maupun provinsi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.
Pemberian penghargaan dilakukan seiring dengan hariHak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) yang diperingati setiap 28 September.
Hari Hak untuk Tahu Internasional telah diperingati sejak 10 tahun lalu di dunia sedangkan di Indonesia peringatan baru dijalankan dua tahun ini, setelah UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku secara efektif pada 2010.
Penghargaan tersebut diberikan atas dua kategori informasi yang wajib diumumkan dan pelayanan informasi yang tersedia setiap saat.
Untuk kategori pertama badan publik tingkat pusat, dimumkan 10 kementerian dan lembaga terbaik.
Ke-10 kementerian lembaga tersebut diurutan pertama Kementerian Perindustrian, diikuti Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendapat urutan ke-2.
Di urutan ketiga Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Koordiantor Perekonomian.
Kementerian Kehutanan, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Pekerjaan Umum.
Sedangkan untuk kategori pelayanan informasi yang tersedia, urutan pertama diperoleh Kementerian Sekretaris Negara yang diikuti BKPK dan BATAN.
Untuk tingkat provinsi, kategori informasi yang wajib diumumkan, peringkat pertama diperolah Provinsi Jawa barat, diikuti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah dan Riau serta Kalimantan Tengah.
Sedangkan untuk kategori pelayanan penyediaan informasi urutan pertama diperoleh Provinsi Jawa Timur, diikuti Jawa Barat dan Lampung.
Wakil Presiden dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada Kementerian dan Lembaga serta Provinsi yang memperoleh penghargaan tersebut.
“Saya mengharapkan pelayanan publik dilaksanakan sebaik-baiknya, akuntabel dan berdasarkan peraturan yang berlaku,” kata Wakil Presiden.
(Sumber: AntaraNews.com; M041/R007; Editor: Ruslan Burhani)
