Masa Transisi Pemerintahan, Pj Bupati Pamekasan

Gub Jatim berikan sambutan pada pelantikan Pj. Bupati Pamekasan. Foto:Istimewa

Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan harus mampu menjadi jembatan pengantar, antara Bupati Pamekasan sebelumnya dengan bupati periode berikutnya. Itu merupakan salah satu tugas yang perlu dilakukan selama masa transisi pemerintahan di Kabupaten Pamekasan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai melantik Pj Bupati Pamekasan, Dr. Ir. H. RB Fattah Jasin, MS di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/5) pagi.

Sebagai jembatan pengantar, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, Pj Bupati Pamekasan harus mempelajari naskah memori jabatan yang telah diterima serta mengetahui program-program pembangunan apa saja yang dapat dilakukan dan ditingkatkan di Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, tidak semua bisa ditindaklanjuti dalam waktu beberapa bulan periode kepemimpinan Pj, sehingga perlu dipilah yang prioritas bagi masyarakat Pamekasan, serta dapat diteruskan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan definitif berikutnya.

“Program pemerintahan sebelumnya yang baik agar diteruskan. Sementara itu, nilai-nilai baru yang baik menjadi bagian pembaharuan guna peningkatan kesejahteraan,” ujarnya sambil mengingatkan pemerintahan sebelumnya telah berjasa dalam membangun Pamekasan.

Untuk itu, Pj. Bupati Dr. Ir. H. RB Fattah Jasin, MS perlu membangun kultur yang bagus, yakni pemerintahan saat ini tidak menjelekkan pemerintahan sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo mengingatkan, beberapa hal yang harus dilakukan Pj Bupati Pamekasan. Diantaranya, menyelenggarakan pemerintahan yang bisa dirasakan masyarakat Pamekasan. Artinya, pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan, lanjutnya, Pj Bupati Pamekasan terus berkomunikasi dengan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipatoris. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan untuk ikut merumuskan kebijakan.  “Semakin banyak komunikasi dan partisipatoris, maka akan semakin baik pula dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pj Bupati Pamekasan hendaknya melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan DPRD Kab. Pamekasan dengan baik. Sebab, dengan berkoordinasi, akan terjalin sinergi program, karena pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. “Apabila hubungan eksekutif dan legislatif lancar dalam merumuskan kebijakan, langkah selanjutnya, terutama  berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan menjadi lebih mudah,” tambahnya

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2021. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim