Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemerintah bakal mulai membenahi sistem pendidikan vokasi atau pendidikan berbasis keahlian, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai tuntutan revolusi industri 4.0.
Salah satu tuntutan tersebut adalah peralihan kebutuhan tenaga kerja di industri. Misalnya pekerjaan mekanis atau yang membutuhkan ketrampilan rendah akan digantikan oleh otomatisasi mesin hingga kecerdasan buatan; sedangkan pekerjaan yang membuhkan kreativitas atau ketrampilan tinggi akan semakin banyak dan cuma bisa diisi oleh manusia.
“Jadi, kuncinya adalah vokasi dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi, itu antisipasi yang disiapkan dari sekarang,” ujar Bambang saat ditemui usai Seminar Quo Vadis Digital Ekonomi Indonesia, Rabu (21/2/2018). Dia mengatakan, peran pendidikan vokasi akan sangat penting karena bisa mencetak pekerja yang sudah memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri. Harapannya, tingkat ketrampilan pekerja tersebut sudah ada di level menengah atau tinggi ketika masuk ke industri.
“Ini sudah menjadi arahan presiden bahwa pertama kita harus meng-upgrade pendidikan vokasi, tentunya dari sisi kurikulum, infrastruktur, gedung sekolah, alat penunjang lain, hingga sistem pemagangan,” imbuhnya.
Di sisi lain, sertifikasi perlu dibenahi agar bisa menjadi penanda kemampuan pekerja dan diakui oleh industri. Sehingga acuan keahlian seseorang di era revolusi industei 4.0 bukan ijazah semata.
“Untuk level menengah tinggi yang berarti bisa berhadapan era digital, diperlukan sertifikasi yang berbasis kompetensi,” jelas Bambang.
Jadi nanti lanjut dia, pekerja bukan hanya memiliki ijazah. Ketika dia punya kemampuan atau kompetensi tertentu, hal itu bisa dibuktikan melalui sertifikat. Misalnya setelah mendapat vokasi dari Balai Latihan Kerja.
“Ketika pekerjaan itu terganggu atau terdampak dari digital ekonomi, para pekerja tidak harus khawatir karena mereka akan masuk kategori yang tidak mudah digantikan oleh proses otomatisasi,” sebut dia.
Revolusi industri 4.0 adalah istilah yang pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011. Pada pertemuan Forum Economi Dunia tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan, revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.
Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja. Ada kebutuhan tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang tergantikan oleh mesin.
Sumber: Kompas.com
Penulis : Yoga Hastyadi Widiartanto
Editor : Erlangga Djumena
