ILustrasi: Indonesia-Korea E-Government di Jakarta. foto:istimewa
Guna mewujudkan percepatan pencapaian e-Government di Jatim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mencontohpenerapan aplikasi pemerintahan Korea.Ini karena, implementasi aplikasi di Korea merupakan peringkat satu dunia.
Pakar Sistem Informasi Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, , Senin (27/11), mengatakan, melalui studi di tiga kota di Jatim, ia menemukan permasalahan implementasi aplikasi oleh pemerintah daerah didasarkan pada empat kategori. Yakni informasi, aplikasi, infrastruktur organisasi dan manajemen Teknologi Informasi (TI). Terkait hal ini, permasalahan utama dalam organisasi pemerintah adalah proses integrasi data dari aplikasi, bagaimana antar aplikasi bisa berintegrasi.
“Penerapan e-Goverment Surabaya menjadi yang terbaik di tingkat nasional dan bahkan mendapatkan penghargaan di tingkat Asia. Sedangkan pada tingkat dunia, Korea menempati nomor satu. Implementasi aplikasi di Koreasangat bagus,” ujar Khakim
Layanan e-Government di Korea menganut konsep Single Window dan Multi Kanal. Single Window dengan sistem berbagi informasi skala nasional dan aplikasi berbasis internet. Masyarakat atau bisnis memiliki akses multi kanal one stop ke layanan pemerintah yang menyediakan layanan sertifikasi, konsultasi, panduan layanan, pemrosesan petisi masyarakat, dan seterusnya. Aplikasi dapat dibuka diberbagai kanal, seperti mobile, internet, email, TV, dan dapat diakses langsung ke kantor penyedia layanan.
Menurutnya, data seluruh departemen pelayanan telah terintegrasi pada satu basis data. Layanan perpajakan hingga asuransi di Korea telah terintegrasi pada satu sistem yang efisien. Aplikasi pendataan penduduk (KTP) di Korea, membuat penduduk dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, imigrasi, keamanan nasional, pencegahan dan deteksi kejahatan. Korea juga menerapkan kontrol pada sistem pembayaran, keuangan dan perbankan, serta e-commerce (counter-hacking dan telekomunikasi). (*)
