Ilustrasi: Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 telah disahkan. Seiring dengan pengesahan itu, DPRD Jawa Timur mengimbau dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menjalankan program kerakyatannya lebih selektif.
Imbauan sekaligus permintaan itu cukup menjadi catatan bahwasannya tahun 2018 ini merupakan tahun politik. Terdapat momentum Pilkada Serentak 2018.
Seperti dirilis kominfo.jatimprov.go.id, Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Soenarjo mengatakan, tahun 2018 ini berbarengan dengan Pilgub Jatim 2018. Oleh karena itu pihaknya meminta semua organisasi aparat daerah di lingkup Pemprov Jatim agar berhati-hati dalam membuat program. Jangan sampai program yang dimilikinya ditumpangi kepentingan politik.
”Namanya tahun politik, sehingga kami yang ada di dewan yang memiliki sifat kontroling meminta seluruh OPD di Pemprov Jatim agar berhati-hati dalam membuat program. Jangan sampai kepentingan politik dan agenda politik menumpangi program yang dimiliki mereka. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Namun terlepas dari itu semua Tjujuk yang juga politisi asal Fraksi Gerindra ini, pihaknya optimistis anggaran dalam pelaksanaannya sesuai dengan rel yang ada. Jadi kemungkinan adanya penyelewengan sangat minim.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim lainnya, M. Noer Soecipto mengatakan Pemprov Jatim lebih mencermati APBD 2018. Mengingat banyaknya pilkada yang dilaksanakan pada tahun depan sehingga kondusifitas dan stabilitas agak sedikit terganggu.
“Untuk itu kinerja anggaran pemprov agar berjalan semestinya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama, dan netral tidak menganggu situasi serta kondisi politik,” tuturnya.
Seperti diketahui, DPRD Jatim bersama dengan Pemprov Jatim akhirnya mengesahkan APBD Jatim 2018. Dengan rincian pendapatan sebesar Rp 29,24 triliun dan belanja Rp 30,762 triliun. Kendati demikian, legislatif tetap memberikan masukan yang bisa menjadi bekal pemprov tahun depan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. (*)
