Pakde Karwo: Ada Prona Ekonomi Desa Bergerak Baik

Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah di New Sari Pasifik Jember.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo, mengatakan, program penyerahan sertifikat hak atas tanah memiliki efek yang baik bagi ekonomi di pedesaan.

Penyerahan sertifikat itu merupakan bagian dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Melalui sertifikat ini masyarakat di pedesaan bisa menggunakannya sebagai agunan pinjaman modal di bank agar ekonomi di desa bisa bergerak dengan baik.

Menurut Pakde Karwo, sebagian besar tanah di Jawa Timur masih petok D sehingga tidak bisa dibuat pinjaman di bank. Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat di pedesaan seperti petani bisa mendapat akses perbankan kemudian dijadikan pinjaman.

“Kami mohon agar sertifikatnya bisa dipercepat karena data dari Bank Indonesia saat ini landing credit di perbankan pedesaan sebesar 2,87 persen. Bila ini bisa meningkat terus maka masyarakat tidak lagi jual gabah kering panen tapi akan menjual beras, petani juga tidak lagi hanya menjual pisang tapi menjual produk keripik pisang,” ungka Pakde Karwo.

Melalui program ini, lanjutnya, masyarakat Jatim merasa terhormat, senang dan mendapat berkah. Pakde Karwo mewakili masyarakat Jatim mengungkapkan rasa syukurnya. “Terimakasih Pak Presiden dan Ibu Negara, masyarakat pulang sujud syukur,” katanya sembari berpesan pada penerima sertifikat agar mendoakan Presiden dan Ibu Negara senantiasa sehat.

Untuk seluruh Indonesia, pada tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, Tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan Tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

Saat ini di Jatim terdapat 2,7 juta bidang tanah, dan sebanyak 1,065 juta bidang atau sekitar 39 persennya sudah tersertifikasi. Tahun ini ditargetkan 662.500 sertifikat di Jatim sudah terselesaikan.

Dalam acara ini, Presiden menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.850 penerima yang berasal dari 8 kab/kota di Jatim. Terdiri dari Kab. Jember sebanyak 1.100 sertifikat, Kab. Lumajang 250 sertifikat, Kab. Banyuwangi 300 sertifikat dan Kab. Probolinggo 400 sertifikat. Juga Kab. Bondowoso 250 sertifikat, Kab. Situbondo 150 sertifikat, Kab. Pasuruan sebanyak 200 sertifikat dan Kota Probolinggo 200 sertifikat. (*)