Paripurna Raperda APBD 2016 Berlangsung Dinamis

Paripurna Raperda 2016 beriring buka bersama. foto: istimewa

Diselingi Buka Bersama dengan Gubernur Soekarwo

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo,  didampingi Sekdaprov Jawa Timur,  Akhmad Sukardi, menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur,  Jalan Indrapura Surabaya, Jumat (9/6). Rapat paripurna kali ini digelar berbarengan dengan buka puasa bersama.

Paripurna tersebut mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam pemandangan umum, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap pertanggungawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI. Namun, di dalam apresiasinya, masing-masing fraksi memberikan beberapa catatan yang berbeda.

Catatan Fraksi Partai Demokrat, laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan terbuka.

Fraksi Golkar mencatat, seluruh jajaran SKPD telah menyampaikan angka capaian dan serapan atas anggaran yang dialokasikan kepada institusinya. Secara umum telah mencapai di atas 90 persen dan angka tersebut digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kinerja satuan kerja. Kekuatan APBD setiap tahun harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, adil dan merata.

Wakil dari PKS mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Fraksi PPP mengatakan, pencapaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan permasalahan. Tahun 2016, kondisi perekonomian nasional mengalami perlambatan sehingga berdampak pada capaian target penerimaan pajak kendaraan ribuan kendaraan baru masuk ke Jawa Timur. Terbatasnya jumlah aparatur sipil negara dalam melaksanakan kinerja pelayanan pemungutan pajak daerah. Selain itu juga masih dijumpai tingginya ketidakpatuhan wajib pajak.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem dan Hanura, menanyakan, terjadinya penurunan realisasi dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2015. Terkait dengan target daerah, realisasi tidak ada yang mencapai target 100 persen.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, berharap, program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok seperti operasi pasar murah dan subsidi ongkos angkut atau transportasi perlu terus ditingkatkan. Jangan sampai bulan ramadhan ini justru dimanfaatkan oleh para tengkulak yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga bahan pokok tersebut. (*)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim