Suasana Rakor di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jl. Pahlawan Surabaya. foto:istimewa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menekan angka kemiskinan seoptimal mungkin.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat memimpin rapat koordinasi tentang percepatan dan perluasan penanggulangan Kemiskinan di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (21/4).
Angka kemiskinan terdeteksi 4.638.530 jiwa dari total sekitar 39 juta jiwa jumlah penduduk Jawa Timur. Angka tersebut sebenarnya secara persentase sudah mengalami penurunan 0,20 poin, dari 12,05 persen pada Maret 2016, dan menjadi 11,85 persen pada September 2016.
Secara nasional, tanggung jawab Jawa Timur tinggal menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih 11,85 persen. Namun angka tersebut masih di atas kemiskinan nasional 10,70 persen. Nah target yang terus kita kejar hingga berada di bawah angka kemiskinan nasional.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemetaan secara rinci penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan. Melalui pemetaan tersebut nantinya akan dianalisis lebih dalam terkait penyusunan program dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. Tiga bidang yang menjadi sorotan adalah pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.
Gubernur Soekarwo juga meminta Bapemas Provinsi Jawa Timur agar mengusulkan konsep melalui surat kepada Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat dana desa lebih specific grand bukan block grand. Sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Timur, Prof. Dr. Hotman Siahaan, menyebutkan, sejak kepemimpinan Pakde Karwo-Gus Ipul telah membuat prestasi dalam penurunan kemiskinan. Tahun 2009 Jawa Timur berhasil menurunkan kemiskinan 1.274.170 orang atau 4,40 persen.
Jumlah penduduk miskin sebanyak 4.638.530 orang dengan sebaran sebanyak 3.065.760 orang atau 66,5 persen berada di pedesaan dan 1.552.000 orang atau 33,5 persen di perkotaan. Kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Melihat data tersebut Hotman mengusulkan empat sasaran yang harus dicapai dalam rangka penurunan kemiskinan 2017-2018. Antara lain menurunkan tingkat kemiskinan Jatim di bawah nasional, menurunnya jumlah penduduk miskin peringkat kedua nasional, menurunnya indeks kedalaman kemiskinan di bawah nasional, dan menurunnya indeks keparahan kemiskinan di bawah nasional.
Rakor tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Sekda, Baopeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dewan Riset Daerah Jatim, Dinas Kehutanan, BPJS Kesehatan Jatim. (*)
