Ranah UMKM dengan penggiatan packaging modern. foto:widikamidi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan utama pembangunan ekonomi Jawa Timur. Sebab, UMKM mampu berkontribusi sebesar 54,98 persen terhadap PDRB Jatim Tahun 2015 Rp. 1.689,88 triliun, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 11,12 juta orang.
Sektor UMKM ini telah terbukti mampu bertahan terhadap resesi dan krisis tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, UMKM makin tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi besar bagi bangsa ini. Jumlah UMKM mencapai 6,8 juta di tahun 2015 meningkat pesat dibanding tahun 2008 yang mencapai 4,2 juta UMKM.
Terdapat 70-80 persen UMKM yang hidupnya berasal dari biaya sendiri dan tidak ada bantuan dari pembiayaan atau industri jasa keuangan. Kondisi saat ini bunga kredit perbankan kepada UMKM sebesar 18-22 persen karena pelaku UMKM tidak punya agunan. Sedangkan bunga pinjaman untuk perusahaan besar (corporate) mencapai 12-14 persen.
Ini permasalahan besar. Tidak ada pilihan lagi, Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan intervensi. Ada idle hand yang harus mengurus UMKM. Pemprov mengambil posisi untuk mengurus UMKM. Harus keluar biaya untuk UMKM.
Sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Salah satunya melalui model pembiayaan loan agreement.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menunjuk Bank Jatim sebagai APEX Bank bagi BPR-BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan kredit linkage program dengan bunga murah. Program ini dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pertama di Indonesia. Nantinya kredit tersebut disalurkan kepada UMKM dengan suku bunga satu digit.
Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar sektor UMKM dapat tumbuh terus dan menggerakkan ekonomi Jawa Timur. Salah satunya adalah pengembangan SDM melalui restrukturisasi di bidang pendidikan. Yakni, dengan mengubah rasio sekolah 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Untuk itu harus diperbanyak pendidikan vokasional melalui pengembangan SMK Mini atau BLK Plus untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas.
Guna mendukung ini semua Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Negara Jerman dan AS sebagai bentuk perluasan kerjasama pendidikan vokasional. Hingga saat ini di Jawa Timur telah berdiri sebanyak 270 SMK Mini dan targetnya bisa mencapai 400 SMK Mini.
Selain pengembangan pendidikan vokasional, UMKM juga dikembangkan melalui perluasan pasar dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk memperluas penetrasi pasar produk UMKM melalui Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim yang ada di 26 provinsi di Indonesia.
Keberadaan KPD tersebut telah mampu meningkatkan perdagangan di Jawa Timur. Surplus perdagangan dalam negeri terus meningkat dari tahun 2010 hanya mencapai Rp 21,3 triliun menjadi Rp 99,83 triliun di tahun 2-15. Pada triwulan III tahun 2016 ini, surplus mencapai Rp 79,25 triliun. Pasar dalam negeri harus menjadi solusi pembangunan ekonomi di era seperti saat ini. Ini menjadi agregasi dari bupati/walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat pasar dalam negeri. ***
Sumber: Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, Keynote Speaker untuk Kuliah Umum Universitas Airlangga Banyuwangi bertemakan “Arah Pembangunan Jawa Timur dengan Penguatan Daya Saing dalam Perekonomian Global, Kamis (15/12)
