Soekarwo menekankan perlunya negara hadir untuk membela yang lemah. foto:setdaprov
Soekarwo: Negara Harus Hadir untuk Membela yang Lemah
Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi andalan perekonomian Jawa Timur dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, selain berkontribusi besar bagi PDRB Jatim, sektor tersebut telah terbukti mampu bertahan dan terus bertumbuh meski situasi ekonomi global sedang lesu.
Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Seminar Nasional dengan tema “Merekonstruksi Arah Pembangunan Naisonal Menuju daya Saing Bangsa di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Sekolah Pascasarjana Unair Kampus C Surabaya, Rabu (14/12).`
Pakde Karwo mengatakan, sektor koperasi dan UMKM adalah sektor utama yang harus dipihak oleh negara dalam rangka merekonstruksi arah pembangunan nasional, khususnya dalam membangun perekonomian. Sektor tersebut telah memberikan pelajaran hebat bagi bangsa ini dalam mengarungi situasi ekonomi yang tak menentu.
Pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor tersebut telah menjadi penyangga ekonomi dan tahan terhadap resesi. Seiring berjalannya waktu, sektor koperasi dan UMKM makin tumbuh subur dan menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi besar bagi bangsa ini.
Di Jawa Timur, koperasi dan UMKM tumbuh dengan pesat. Pada tahun 2008, terdapat 4,2 juta UMKM di Jatim. Pada tahun 2015, jumlah UMKM tumbuh menjadi 6,8 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) Jatim yang tinggi, yakni sebesar 54,98% dari total Rp. 1.689,88 Triliun PDRB Jatim dan menyerap sebanyak 11,12 juta tenaga kerja atau 92% dari seluruh tenaga kerja di Jatim.
Perkembangan sektor UMKM berdampak positif pula pada kinerja perekonomian Jatim. Meski situasi ekonomi global sedang lesu, tapi kinerja perekonomian Jatim tetap meningkat. Pada Triwulan I, kinerja perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,34 persen (yoy), berada diatas nasional yang mencapai 4,9 persen (yoy).
Sedangkan pada Triwulan II, perekonomian Jatim makin unggul, yakni terakselerasi tumbuh 5,5 persen (yoy), mengungguli perekonomian nasional yang berada pada angka 5,18 persen (yoy). Pada triwulan III Tahun 2016, PDRB Jatim tercatat sebesar 1.382 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi atau growth sebesar 5,57 persen. Sementara nasional PDB nasional pada triwulan III, 2016 mencapai 9.245.40 trilliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5.04 persen.
Masih menurut Pakde Karwo, meski tumbuh dengan pesat dan terbukti mampu bertahan di situasi ekonomi yang sedang lesu. Namun, sektor UMKM masih mengalami kesulitan untuk mengakses modal di perbankan. Tak hanya itu, suku bunga yang dikenakan kepada sektor tersebut juga sangat besar dan tidak adil.
Perbankan hanya memberikan bunga kredit sebesar 14% setahun kepada perusahaan besar (corporate), namun jika rakyat kecil seperti petani dan UMKM yang meminjam modal justru dibebankan bunga yang sangat besar, yakni 20% setahun. Alasannya karena resiko (high risk).
Ini sungguh lucu dan tidak masuk akal, Bank milik negara yang mengatasnamakan “Bank Rakyat” tapi justru rakyat kecil dibebankan bunga yang jauh lebih besar daripada korporasi. Jika alasannya resiko, kan ada asuransi. Karena itu, negara harus hadir untuk membela yang lemah” katanya.
Karena itu, Pemprov Jatim mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui model loan agreement .
Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perbankan. Bank Jatim sebagai APEX Bank bagi BPR-BPR milik Pemerintah kabupaten/kota di Jatim memberikan kredit linkage program dengan bunga ringan.
Program ini sendiri diinisiasi sudah oleh Pemprov Jatim pada tahun 2016 dan merupakan yang pertama kali di Indonesia. Pada program ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mendapat pinjaman dana Rp 400 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2016.
Dana pinjaman ini nantinya akan disalurkan berupa kredit lunak dengan plafon sebesar Rp 20 juta dengan suku bunga maksimal 9% efektif dalam jangka waktu 2 tahun. Selanjutnya BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada rakyat atau UMKM dengan bunga mulai dari 7-9% per tahun. Suku bunga ini jauh lebih kecil daripada suku bunga sektor UMKM pada umumnya yang berkisar diatas 20% per tahun
Selain itu, agar kreditur bisa yakin, berani dan nyaman dalam mengangsur pinjaman, BPR dapat menggandeng pihak asuransi sebagai penjamin seperti Jamkrida atau Jasindo. Adapun biaya untuk asuransi tersebut sudah termasuk dalam bunga 7-9% yang dikenakan oleh BPR kepada kreditur. Inilah yang dinamakan bridging risk. ***
