Jumat, 31 Maret 2017

Jawa Timur Kondusif dengan Tiga Pilar Plus

Gubernur Soekarwo dan Kapolri. foto:istimewa

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, menagaskan tiga pilar plus adalah solusi untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik sosial di Jawa Timur.

Tiga pilar plus merupakan produk asli Jawa Timur dan menjadi bangunan dasar yang kokoh. Terdiri dari pemerintah daerah, TNI-Polri, DPRD/Parpol, plus tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang jika bersinergi akan menghasilkan hal yang positif.

Soekarwo mengatakan, pada dimensi sosial budaya, untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi bersama Forpimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial. Sebagai contoh bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat hingga jajaran pedesaan atau yang disebut sebagai tiga pilar plus.

Tiga pilar plus yang berada di tingkat pedesaan terdiri dari kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Demikian disampaikan, Soekarwo, saat dalam Forum Sinergitas Nasional Dialog Kebangsaan “Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia” di Kantor DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Sabtu (19/11).

Menurutnya, sinergitas inilah yang menciptakan suasana aman dan nyaman di Jatim. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan  tercapai secara optimal jika suasana aman dan nyaman tidak tercipta. “Aman dan nyaman menduduki posisi yang utama. Ini terwujud tentunya atas dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah, forpimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” jelasnya. ‘

Kondisi yang aman dan tertib akan menjadi modal utama bagi Bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap agar Jawa Timur bisa menjadi contoh dan motor penggerak bagi daerah lain dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia. Apalagi Jawa Timur yang pernah menjadi provinsi yang sangat penting penting untuk mempertahakan kemerdekaan utamanya di Kota Pahlawan Surabaya.

Mengenai demokrasi yang ada sekarang ini, ia mengatakan, telah mengandung nilai-nilai positif seperti adanya keterbukaan, check and balance antara pemerintah dengan pengawas-pengawas lainnya. Namun, juga memberikan dampak yang negatif seperti kebebasan yang terlalu bebas juga menimbulkan kerawanan. Hal ini jika terlalu bebas bisa menimbulkan primordialisme kembali ke masalah kesukuan, kegamaan.

Menurutnya, paham-paham radikal dan terorisme yang bukan asli Indonesia masuknya seperti jalan tol. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Untuk mengatasinya, perlu ada mekanisme kontrol melalui aturan-aturan hukum (rule of law) baik aturan hukum di tingkat nasional maupun provinsi. ***

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim