Kamis, 30 Maret 2017

Perdagangan Antarpulau Jadi Basis Pembangunan Kemaritiman

Ilustrasi: aktivitas perdagangan antarpulau. foto:istimewa

Mari kita bicara perdagangan. Fokusnya adalah perdagangan antarpulau. Bahwa, perdagangan antarpulau dapat berperan sebagai basis pembangunan kemaritiman. Pasalnya, perkuatan konektivitas antarpulau mampu menjadi salah satu kekuatan yang bisa dilakukan mengingat lesunya perekonomian dunia.

Secara geografis, posisi Jawa Timur diuntungkan sebagai centre of grafity atau menjadi daya tarik perdagangan nasional. Ini dikarenakan posisi Jawa Timur sangat strategis. Berada di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa  dan merupakan penghubung perdagangan bagi Indonesia Timur.

Pada triwulan III Tahun 2016, PDRB Jawa Timur tercatat 1.382 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan ekonomi atau growth sebesar 5,57 persen. Sementara nasional PDB nasional pada triwulan III, 2016 mencapai  9.245.40 trilliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5.04 persen.

Kinerja perdagangan barang dan jasa Jawa Timur di triwulan III tahun 2016 ekspor luar negeri mencapai 210,627 trilliun rupiah sementara impor Jawa Timur mencapai 233,786 trilliun rupiah.

Pada semester I 2016, defisit perdagangan Jawa Timur hanya kalah dengan negara Laos yang menyuplai impor komoditi berupa pupuk.

Sebagai basis pembangunan kemaritiman, Jawa Timur terus menggencarkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Terdapat 26 KPD di seluruh Indonesia. KPD ini berfungsi sebagai bussines agregator atau pusat lokasi dalam pemasaran, market intelejen dan pusat informasi.

Tak hanya itu, KPD juga berfungsi sebagai liaison officer atau penghubung dua lembaga untuk berkomunisasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.

Misi dagang melalui KPD ini telah mencatatkan total transaksi senilai 2.038,53 milliar dari 11 kali digelarnya misi dagang.

Jawa Timur dikenal memiliki komoditi utama seperti beras, pupuk, buah dan sayuran, produk olahan makanan dan minuman hingga produk kerajinan. Bahkan produk Jawa Timur yang berasal dari UMKM sudah banyak yang go internasional.

Jawa Timur memiliki Mart di Singapura. Maka semua produk UMKM yang berskala internasional juga dijual dan pamerkan di situ.

Jawa Timur memiliki strategi khusus dalam mempercepat konektivitas melalui Kantor Perwakilan Dagang yang tersebar di banyak pulau di Indonesia. Salah satu strategi yang ditempuh caranya yakni memperkuat sarana infrastruktur conectivity berupa penambahan pelabuhan yang ada di Jawa Timur.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai  conectivity pelabuhan lainnya seperti Tj. Wangi di Banyuwangi, Tj. Tembaga di Probolinggo. Jawa Timur juga menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang ada guna memperkecil biaya distribusi angkutan sehingga barang yang tersedia menjadi lebih murah.

Demi memudahkan semua itu transaksi di KPD adalah dengan menggandeng Bank Jatim untuk membakcup transaksi perdagangan. Bank Jatim akan memberikan fasilitas layanan berupa pemberian kredit perdagangan, fasilitas kemudahan transfer pembayaran hingga Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bagi pelaku perdagangan.

Manfaat yang dirasakan, pada saat transaksi dagang melibatkan Bank Jatim yakni meningkatkan transaksi antarpulau, mempermudah transaksi perdagangan antarpulau sampai adanya dukungan kepastian pembayaran. Semoga saja KPD dapat menjadi lembaga yang menghubungkan antar daerah di masing-masing provinsi sehingga dapat mendukung konsep tol laut dan mereduksi disparitas harga.

Maka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi dalam mempercepat pembangunan Indonesia dan Jawa Timur di tengah lesunya ekonomi dunia.

Kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan turunya Goverment Spending. Oleh karenanya, KPBU merupakan solusi tepat bagi pembiayaan pembangunan. KPBU ini merupakan salah satu sistem publik privat patnership dalam memperlancar pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan memberi efek positif bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapat manfaat besar dari terjalinnya pola kerjasama yang produktif.

Contoh nyatanya adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang terhenti selama 43 tahun dapat berjalan kembali merupakan salah satu pola pembiayaan yang  menggunakan skema KPBU.

SPAM Umbulan adalah sebuah konsep penyediaan air minum yang mandeg sekitar 43 tahun hingga akhirnya pada 2016 dilaksanakan financial closing. SPAM Umbulan merupakan salah satu mega proyek pemerintah dalam mempercepat  pembangunan di bidang penyediaan air.

Tuntasnya SPAM Umbulan ini patut disambut baik. Mengenai, skema KPBU yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bahwa pembiayaan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta memberi dampak terhadap daya beli masyarakat sehingga beban masyarakat menjadi ringan melalui keputusan yang baik.

Artinya, dengan beroperasinya SPAM Umbulan ini akan memberi dampak sekaligus manfaat besar bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  KPBU merupakan pekerjaan pertama yang menggunakan sistem sharing antara pemerintah dan pihak swasta. Sistem KPBU ini merupakan leason learned bagi pola pembangunan ke depan meliputi proyek lainya seperti listrik hingga jalan tol.

Nantinya, jika proyek SPAM Umbulan selesai akan mampu menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini memberi manfaat bagi masyarakat Jatim, sekaligus dapat melayani kebutuhan air minum berkualitas bagi sekitar 1,3 juta penduduk Jatim. Terutama, pada 3 kabupaten dan 2 kota di Jatim yakni Kab. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Surabaya. ***

Sumber: Disadur bebas dari pidato Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat berada dalam Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional ke 6 INFACO di Hotel Kempinski Jakarta.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim